TAIWAN,rakyatjelata.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations (PBB/UN) setiap tahun mengadakan pertemuan Majelis Umum General Assembly (GA) selama periode akhir September hingga awal November. Isu surat yang diajukan oleh Perwakilan Tetap untuk PBB Republik Rakyat China (RRC) berhubungan dengan Resolusi 2758 UNGA yang diajukan, disahkan pada tahun 1971, yang membahas mengenai perwakilan RRC di PBB. Namun, Resolusi UNGA 2758 tidak menyebutkan Taiwan, tidak memberi wewenang kepada RRC untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB, dan tentu saja tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRC. Taiwan, juga dikenal sebagai Republik of China, adalah negara demokratis dan mitra aktif komunitas global. Baik Taiwan maupun RRC tidak saling tunduk satu sama lain. Ini telah lama menjadi situasi di Selat Taiwan, serta fakta yang diakui secara internasional RRC tidak pernah menguasai Taiwan, dan Taiwan bukan bagian dari RRT. Sehingga, hanya pemerintahan Taiwan yang dipilih secara demokratis yang berhak mewakili 23 juta rakyat Taiwan di kancah internasional, termasuk sistem PBB. Dalam rilis yang diterima media rakyatjelata.com melalui perwakilan TETO Surabaya, pada hari Rabu 9 November 2022. PBB telah lama menyerah pada tekanan politik dari China, mengenai Taiwan dianggap sebagai bagian dari China dengan mengutip dan salah menafsirkan Resolusi UNGA 2758. Hal ini telah menyangkal kemungkinan peluang bagi warga Taiwan untuk berpartisipasi dalam sistem PBB. Ini melanggar prinsip universalitas yang dianut dalam Piagam PBB dan menyangkal tujuannya untuk dunia bersama. Selain itu, RRC, yang tidak pernah memerintah Taiwan, tidak memiliki suara dalam hal ini. Alasan dan logikanya sangat jelas "ipso facto". Menjunjung tinggi perdamaian global adalah tujuan dan prinsip panduan PBB. Secara khusus, PBB menyatakan bahwa perselisihan tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan kekuatan. Baru-baru ini, China terus meningkatkan ancaman militernya terhadap Taiwan dengan berbagai dalih, merusak status quo perdamaian di Selat Taiwan dan membahayakan keamanan di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Memang, Chinalah yang secara sepihak mencoba mengubah status quo di Selat Taiwan dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Taiwan memainkan peran kunci sebagai pemangku kepentingan yang relevan dalam kerja sama global. Kemampuan dan kontribusi Taiwan terhadap pemulihan pasca pandemi di seluruh dunia dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB terlihat dan nyata bagi seluruh dunia. China mengklaim sangat mementingkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat Taiwan, namun terus menghalangi partisipasi Taiwan dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Majelis Kesehatan Dunia (WHA). Klaim seperti itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Taiwan jelas merupakan aset bagi pemulihan pascapandemi dan SDGs. Taiwan menyerukan kepada PBB menghormati aspirasi tulus rakyat Taiwan untuk berpartisipasi dalam sistem PBB, menerima keterlibatan berarti Taiwan di PBB dan badan-badan khususnya, serta untuk tidak lagi menentang Taiwan di bawah tekanan politik China. Semua orang Taiwan memiliki keyakinan yang teguh bahwa keadilan akan terpenuhi pada waktunya. id@
Baca Juga: Tanamkan Rasa Bela Negara, Babinsa Latih PBB Siswa SMP 26 Gresik
Editor : ida
