JEMBER, rakyatjelata.com - Seperti yang telah direncanakan oleh Forum Komunikasi Korban Covid-19, mereka melakukan aksi demo damai. Tujuannya menuntut pembayaran atas pekerjaan pengadaan wastafel yang sudah selesai. Massa berjumlah ratusan orang itu berjalan mulai dari Mapolres menuju Pendopo dengan mengitari Alun-Alun, Selasa, (22/2/2022) pukul 10:00 WIB. Koordinator aksi, Iswahyudi mengatakan tetap menyuarakan keinginan para pengusaha wastafel. "Menuntut pembayaran wastafel ini ke Bupati," ucap Iswahyudi usai melakukan aksi. Ia tidak sepakat jika masalah tidak dibayarnya pekerjaan itu dikaitkan dengan pejabat lama (Bupati Faida) sebab Bupati Hendy saat ini memiliki kuasa penuh. Ketua Forum Komunikasi Korban Covid-19 itu memahami keinginan Bupati Hendy agar masalah ini dibawa ke ranah hukum. "Memang kemarin ada satu dari kami yang mengajukan gugatan ke Pengadilan tapi apakah itu bisa mewakili keseluruhan dari kami?" Dia balik bertanya. Ia mengatakan lebih jauh, "Kami akan melakukan class action lewat forum ini semoga bisa mempercepat proses pembayaran." Pada aksi damai ini pendemo tidak ditemui oleh pejabat Pemkab sama sekali. Meski demikian pendemo tetap melakukan orasi supaya masyarakat Jember khususnya dan masyarakat pada umumnya tahu persoalan tersebut. Aksi berjalan damai dibawah pengawasan aparat kepolisian Resort Jember. Forum Komunikasi Korban Covid-19 merencanakan aksi lagi pada awal Bulan Maret 2022. Menurut sumber yang layak dipercaya Bupati Hendy hari ini melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bandealit di Kecamatan Tempurejo. Tidak dijelaskan secara rinci agenda apa di sana. Protokol Bupati tidak menyiarkan agenda hari ini. Demikian pun dengan Wakil Bupati Jember. Wartawan mencoba menemui di ruang kerjanya tapi ajudan menyatakan Wabup sedang ada acara di Surabaya mewakili Bupati. Bupati Hendy sudah tahu adanya rencana demo ketika audiensi dengan Forum Komunikasi Korban Covid-19 di Pendopo pada Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Sikap Bupati Hendy jelas terkait tidak dibayarnya pekerjaan wastafel itu. Ia menunggu perintah dari BPK atau dari Pengadilan. Meski dananya ada tapi Bupati ekstra hati-hati supaya tidak terjebak secara hukum. (Sigit)
Baca juga: Polres Jember Berhasil Amankan Tersangka Penyebar Berita Hoax Penculikan Anak
Editor : Admin Rakyatjelata