Warga "DOLLY" Menagih Janji Walikota Surabaya

oleh -1,775 views

SURABAYA, rakyatjelata.com – Setelah tiga tahun berlalu masa penutupan lokalisasi Dolly yang menjadi Icon wisata kelas dunia ini masih belum berdampak positif seratus persen. Bahkan menurut beberapa tanggapan masyarakat Surabaya, penutupan Dolly ini malah berdampak dengan bertambahnya angka pengidap HIV AIDS. pasca di tutupnya lokalisasi ini para Warga setempat juga belum mendapatkan janji yang pernah di berikan oleh Walikota Tri Rismaharini kepada mereka. Warga Dolly serempak menagih dana kompensasi atau ganti rugi sebesar Rp 2,7 triliun seperti yang pernah dijanjikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Selain dampak Sosial yang terjadi, pembubaran lokasi yang berkategori tempat wisata berkelas dunia ini telah merusak sistem ekonomi yang ada di sekitar wilayah tersebut.
Tak tinggal diam, dalam hal ini puluhan warga Dolly dan Jarak yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Independen (KOPI) dan Front Pembela Lokalisasi (FPL) mendirikan Posko Pengaduan Perampasan Hak Ekonomi Rakyat.
Tak sekadar untuk menampung keluhan warga soal dana kompensasi, mereka juga berharap posko tersebut dapat menjadi wadah bagi penampung aspirasi warga yang menuntut adanya pemulihan kegiatan perekonomian, yang hingga sekarang belum diwujudkan oleh pemkot.
Misalnya, Kampung Batik di Jalan Jarak 6B dan pabrik sepatu di eks Wisma Barbara yang belum terealisasi. Hanya dua orang di luar Dolly dan Jarak yang memproduksi batik dalam jumlah kecil. Sedangkan bangunan bekas Wisma Barbara masih mangkrak.
Warga Dolly yang terhimpun dalam Perwakilan KOPI dan FPL Jarak dan Dolly, berorasi di depan Posko Pengaduan Perampasan Hak Ekonomi Rakyat.
Fika, salah satu warga Dolly mengaku sudah 3 tahun tidak mendapat kompensasi apapun dari Pemkot Surabaya. Dia terpaksa menggantungkan hidupnya dengan berjualan minuman energi.
“Yang dikasih uang cuma PSK (pekerja seks komersial) sama mucikarinya tok,” tukas Fika.
Perwakilan KOPI dan FPL SA Saputro mengatakan, Pemkot Surabaya belum melakukan sosialisasi atau pemberian kegiatan ekonomi alternatif untuk warga Dolly dan Jarak. Kompensasi juga hanya diberikan kepada eks mucikari dan PSK.
Sehingga warga Dolly dan Jarak yang dahulu menggantungkan sumber penghasilan dari geliat prostitusi dan tempat hiburan, banyak yang merasa ditelantarkan.
“Kami bukan menuntut prostitusi atau lokalisasinya dibuka lagi. Tapi menagih janji hak layak hidup warga yang dari Pemkot Surabaya,” kata Saputro saat ditemui wartawan.
Kuasa hukum warga Jarak dan Dolly Okky Suryatama menambahkan, Dana kompensasi sejumlah tanah atau lahan milik warga yang belum mendapat ganti rugi Tercatat hingga 1.350 warga terdampak penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut.
Tim kuasa hukum sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Isinya tuntutan dana kompensasi sebesar Rp 2,7 trilun dan hak perekonomian warga.
Surat gugatan tersebut sudah mencantumkan sejumlah pihak tergugat. Antara lain Pemkot Surabaya, Satpol PP, dan Polrestabes Surabaya.
“Dua minggu lagi akan digelar sidangnya,” ungkap Okky. (Kiki/red)

No More Posts Available.

No more pages to load.