SMAN 1 Tempuran Terindikasi Jadikan Inspektorat Sebagai Tameng

oleh -1,200 views
KARAWANG – rakyatjelata.com
Kepala SMA Negeri 1 tempuran kabupaten Karawang melalui salah satu wakilnya mengatakan bahwa lembaga kontrol sosial atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak mempunyai hak untuk melakukan investigasi ke sekolah tersebut.A
“Yang namanya investigasi itu sudah pasti arahnya ke arah negatif dan tentu akan memunculkan angka-angka, di situ kami tidak berhak menyampaikan apapun yang berkaitan dengan dana, karena bapak tidak ada kaitannya dengan inspektorat maupun direktorat,”, kata Hendra wakil kepala sekolah bidang kesiswaan kepada wakil ketua umum LSM VOSY.Herbert.ssp, ketika mempertanyakan jawaban surat klarifikasi,no ,163/DPP/LSM/FOSI/VII/2018,tertanggal 24 Juli 2018,
Pernyataan yang di sampaikan pihak sekolah tersebut di nilai Herbert sebagai wujud kurang pahamnya terhadap Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara peran Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Permendikbud Nomor 16 tahun 2016 tentang Revisi Permendikbud No 80 tahun 2015 yang mengharuskan pengelolaan dan penggunaan dana BOS Secara transparan dan akuntabel.
“Menurut kami pihak sekolah paham atau mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dengan melarang untuk melakukan investigasi.Sebagai lembaga kontrol kami hanya melakukan kroscek terhadap kondisi fisik sekolah, bukan melakukan audit administrasi atau keuangan sekolah.Tentu kalau soal itu sudah di luar kapasitas kami”,ujar Herbert,kepada awak media online rakyatjelata.com pada Senin (3/9).
Selain PP Nomor 71 Tahun 2000, lanjut Herbert, “regulasi pertanggung jawaban dana BOS juga mengharuskan adanya transparansi, Dalam Permendikbud tentang juknis penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS untuk SMA juga mewajibkan transparansi pengelolaan dana , Sehingga kami tidak paham dengan tujuan sekolah yang melarang Lembaga Kontrol untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan yang ada”,katanya.
 Pihak LSM VOSY juga menganggap bahwa pernyataan Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 tempuran yang menyebut lembaga kontrol tidak ada kaitannya dengan Inspektorat dan Direktorat, terlalu maju dan mengecilkan nama  lembaga kontrol.
Pernyataan kebablasan tersebut di tuding hanya cara pihak sekolah untuk berlindung di balik Inspektorat.
Terlalu maju Wakepsek tersebut mengatakan lembaga kontrol tidak ada kaitannya dengan Inspektorat. Sebagai lembaga kontrol adalah mitra dari pemerintah, termasuk Inspektorat di dalamnya.
“Selain melecehkan lembaga, pernyataan itu kami yakini hanya cara pihak sekolah untuk menjadikan Inspektorat sebagai tameng atau pelindung atas sejumlah dugaan penyimpangan di sekolah tersebut” imbuhnya.
Penggiat anti korupsi tersebut juga meminta kepada Kepala Cabang Dinas ( KCD) Wilayah IV Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Hj Otin Martini , agar bersikap tegas terhadap sejumlah sekolah yang di duga melakukan penyimpangan anggaran dan tanggap terhadap laporan dari masyarakat.
“Kami juga akan mempertanyakan masalah ini kepada KCD Wilayah IV, Hj Otin Martini. apakah tidak diharuskan transparansi pengelolaan dana BOS , termasuk larangan melakukan investigasi ke sekolah.Apakah itu atas perintah KCD atau tidak ” ungkapnya.
Sebelum nya pihak LSM VOSY telah melayangkan Surat klarifikasi untuk mempertanyakan dana BOS sesuai rekan laporan penggunaan dana BOS SMAN 1 tempuran tahun 2016,sebesar Rp 1.497.300.000,–Dana tersebut di gunakan untuk membiayai pengadaan buku,teks pelajaran triwulan satu sebesar Rp 34.314.000,–triwulan kedua sebesar Rp 33.440.000,– dan triwulan ke empat sebesar Rp 36.378.100,– .
Kemudian pengadaan bahan habis pakai triwulan satu sebesar Rp 44.825.03,– triwulan dua sebesar Rp 54.065.000,– dan triwulan tiga sebesar Rp 71.638.000,–
Kegiatan Ekskul triwulan satu sebesar Rp 114.638.000,– triwulan ke dua sebesar Rp 92.397.300,– dan triwulan tiga sebesar Rp 126.477.000,–
Terakhir pemeliharaan dan perawatan Sekolah pada triwulan satu sebesar Rp 126.006.800,- triwulan dua sebesar Rp 70.220.000,– dan triwulan ke tiga  sebesar Rp 52.580.000,–dan triwulan ke empat sebesar Rp 79.014.750,–.
Berdasarkan analisa pihak LSM VOSY, laporan penyerapan dana tersebut di duga tidak sesuai dan di duga menyimpang. Pasalnya besaran anggaran yang di serap tidak sesuai dengan hasil di lapangan khusus nya biaya pemeliharaan dan perawatan Sekolah.
Anggaran untuk perawatan Sekolah jumlah nya tergolong besar dan di alokasikan setiap triwulan, akan tetapi kondisi sekolah saat ini masih banyak bagian bangunan yang mengalami kerusakan atau tidak terawat. “Kami menduga telah terjadi Mar-up anggaran pada komponen pembiayaan itu, dugaan korupsi dana BOS tersebut akan kami muarakan ke rana Hukum, yaitu dengan melaporkan nya kepada aparat penegak hukum, untuk di lakukan pengusutan sesuai ketentuan yang ada”, pungkasnya.
(IS,Di/red)

No More Posts Available.

No more pages to load.