Reformasi, Birokrasi dan Industri Kegagalan

oleh -56 views

Interview

Reformasi, Birokrasi dan Industri Kegagalan

Kali ini kita akan menemukan apa dan kenapa Indonesia tak segera menemukan titik kesejahteraan sosial. Lebih dari 20 tahun pasca reformasi 1998, Indonesia makin dibelit utang dan terjerembab ke dalam demokrasi semu.

Kita berbincang dengan mantan aktivis 1998, yang kini menjadi pelaku UMKM di bidang Kopi, sekaligus jurnalis senior yang terus aktif menulis dan membuat penelitian, panggil dia Kang Soe, di kalangan dunia Kopi, dia menjadi Ketua Presidium Kopi Indonesia. Lahir 47 tahun silam di Magetan, Jawa Timur. Mantan mahasiswa Sosiologi dan Ekonomi Univeritas Airlangga ini akrab dikenal: Iwan Suga. Berikut nukilan bebas antara Rakyat Jelata bersama Kang Soe.

Anda kemarin menulis surat terbuka kepada mahasiswa mengenai gerakan 11 April 2022. Apa yang anda suarakan?

Ya, sebagai aktivis yang kerap berjumpa dengan rezim sejak pasca refomasi 1998, Rezim Jokowi ini berbeda. Dalam analisa saya, rezim ini lebih kejam dari Rezim Soeharto, Orde Baru. Nyawa dan kehormatan atas suara individu sering dilecehkan negara. Saya tak habis pikir, orang seperti Jokowi yang nota bene dari kalangan sipil, benar-benar kehilangan moral kemanusiaan.
Banyak cacatan korban nyawa dan secara umum kemanusiaan di era ini. Sehingga saya ingin memberi sinyal sederhana pada adik-adik mahasiswa, jika gerakan sekarang tak segera menurunkan Jokowi, artinya kita menyerahkan nasib, nyawa dan kehormatan bangsa pada predator. Dan jangan heran saat kita bicara sekarang, negara sedang melakukan kebiadaban warga negaranya.

Hemnn.. Sedemikian kejam menurut analisa anda. Apakah ada dasar data yang anda miliki?

Tentu. Dan banyak NGO serta intelektual mencatatnya. Nanti kalau rezim ini turun, lihat saja akan lebih banyak lagi catatan yang terlihat. Ini hanya karena banyak warga negara dan bahkan wartawan sekarang kekurangan sense of crisis soal kemanusiaan. Bahkan kebiadaban polisi yang masih terjadi, tak pernah dikejar hingga menjadi benruk pemberitaan tajam sebagai perjuangan pers.

Anda selalu mengutamakan Jokowi mundur dibanding perubahan sistem?

Ya. Karena sistem sudah terlalu yang buruk. UU diera Jokowi semua melonggarkan korupsi, melindungi orang kaya, melindungi oligarkhi serta menempatkan rakyat dan waga sipil sebagai organ terlemah. Lihat saja pada kondisi perburuhan dan buruh. Begitu banyak aturan yang akan ‘membunuh’ buruh perlahan. Apalagi soal lingkungan hidup, era Jokowi dikuasakan pasa kapitalis. Kini air kita akan terancam karena Luhut Pandjaitan pegang kendali kebijakan air.

Secara demokrasi, tiap orang kini punya kesempatan menyuarakan aspirasi. Artinya ada kontrol?

Presiden ini kan orangnya ngawur, timnya juga gak bisa berbuat banyak. Ini kan rezim anti intelektual, anti pada hasil research. Tiga bulan awal Jokowi menjabat (2014), dia sudah tak memakai hasil research sebagai landasan penanganan konflik Papua. Dan sampai sekarang korban terus berjatuhan. Ini kan kebodohan yang terus diulang.
Jika dibilang, negeri ini demokratis: nggak. Pemilu 2019 saja banyak kecurangan. KPU membunuh 800 orang petugas KPPS saja gak diusut tuntas. Orang bicara kritis akan dibuli, dicaci maki, bahkan dipenjara. Saya juga hidup di jaman Soeharto, orang masih lebih berani bersuara daripada sekarang.

Sejak awal Jokowi ingin birokrasi yang efisien dan efektif. Bagaimana pendapat anda?

Jokowi adalah presiden yang super boros. Dia bungkus seluruhnya dengan ongkos mahal, membayar influencer dan buzzer. Orang ini kan membangun citra dirinya dengan semua by design. Kadang kita lupa, kan. Bahkan saya takut, anak saya dengar suara Jokowi. Karena saya tak ingin anakku mendapat pelajaran berbohong dan omong kosong.
Soal birokrasi, coba anda tengok dari pengelolaan keuangan negara, habis itu buat anggaran birokrasi. Lihat saja, era Jokowi mana ada pejabat miskin. Foya-foya setiap hari. Anda wartawan seharusnya catat itu secara detail dan kabarkan pada publik. Birokrasi kita tak efektif, boros dan koruptif. Hampir semua program yang dikelola birokrasi gagal. Beri saja saya 1 contoh keberhasilan birokrasi. Saya tak pernah mendapat ada catatan baik. Kini malah banyak program tumpah tindih, umkm bahkan dijadikan arena koruptif mereka. KPK juga gak bisa diharap soal ini.

Lalu apa harapan anda?

Sederhana saja. Bangunlah fungsi sosial. Hukum pejabat korup dengan sanksi sosial. Soal kebijakan Jokowi cuekin saja. Sambil mahasiswa bangun strategi hentikan Jokowi sebelum 2024. Itu menjelaskan bahwa kita tak ingin negeri ini berlanjut rusak dan menambah beban utang serta derita rakyat. Gak usah peduli Jokowi mau berbuat apa, rezim ini memang bekerja untuk ‘menjual’ tanah air untuk kapitalis global. Jika dulu John Perkin bilan di era 1980an dijadikan rezim sebagai alat menjerat Indonesia ke ketergangungan utang, Nah era Jokowi mereka kini memetik. Ha
mpir semua nilai strategis sumberdaya alam dan politik ekonomi di nusantara ini sudah diambil alih kapitalis. Koq masih percaya Presiden Jokowi, rezim ini agendanya adalah merusak tanah air. Semua lini kehidupan rakyat sudah sangat rentan. Rezim ini hanya mempu membangun industri kegagalan. Rakyat miskin, buruh dan lingkungan hidup akan jadi korban berlanjut.

Setelah Jokowi lengser kita baru bisa bangun lagi Indonesia yang santun dan manusiawi. Kita harus kembali pada keakraban sosial, yang 8 tahun dirusak rezim ini. Bahkan aktivis yang seharusnya jadi kontrol, kini jadi musuh rakyat sebagian. Ini era sulit, sekaligus menjadi pelajaran bangsa : rakyat malas sadar politik sama saja membiarkan negeri ini hancur.

 

 

No More Posts Available.

No more pages to load.