OLEH Dr Memet Hakim Pengamat Sosial & Keuangan, Ketua APIB
Alhamdulillah RAPBN 2023 telah dirilis oleh Kemenkeu, apakah RAPBN ini sudah ideal?
Baca Juga: Adhi Karyono Jadi PJ Gubernur Jatim gantikan Khofifah, Tokoh Nu: Jatim Makin Kondusif
Sedangkan kondisi di lapangan saat ini banyak rakyat yang kesulitan dalam mendapatkan penghasilan. Belum lagi saat ini banyak kebijakan dari pemerintah yang bersifat merampok uang rakyat dengan kejam. Contohnya perubahan TV manual ke TV Digital. Tentu saja kebijakan ini sudah tidak berpihak pada rakyat bahkan terkesan ditaktor. Ketika keputusan program ini di luncurkan oleh pemerintah rakyat kelabakan.Tentu saja hal ini hampir sama dengan jan dulu yang mana pemerintah menerapkan pungutan pajak kepada rakyat melalui penggunaan TV, Radio dan berbagai alat yang di gunakan oleh rakyat.Melihat besaran pajak sebesar 70% dari total penerimaan Negara, berarti Pemerintah bersama DPR kejamnya melebihi penjajah Belanda
Penerimaan berupa dari Dividen BUMN hanya 37 T (1.5 %) dari total.penerimaan Negara, padahal assetnya tercatat sekitar 9.000 T. Jika dipatok 5% saja dividennya, maka BUMN dapat menyumbang sebesar 450 T. *Ini menggambarkan di BUMN ada masalah serius dalam manajemennya, harus diaudit oleh tim independen.* Bisa juga disebut gagal menterinya.
Pendapatan non pajak sekitar 18%, termasuk dari Bumn juga. Pendapatan Bea & Cukai sekitar 12%. Hal ini menggambarkan bahwa penggalian dana dari SDA sangat minim. Pemerintah terbiasa dan tidak mau berpikir dan berusaha lebih kuat buat rakyatnya.
Bayangkan Negeri Belanda selama 350 tahun hidupnya ditopang oleh VOC dari perdagangan rempah2 & hasil perkebunan. Sekarang kita punya selain Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Minyak, Gas dan Tambang yg bukan main besarnya. Entah apa yg terjadi dengan pemerintah dan DPR yg selalu menghitung APBN ini. Seolah SDA itu tidak dianggap penting.
Negara Timur Tengah bisa membebaskan rakyatnya dari Pajak, Listrik, Kesehatan, Pendidikan karena pengelolaan SDA nya benar-benar untuk rakyat. Kenapa di negara kita tidak bisa ?
Postur APBN Tahun Anggaran 2023 (miliar rupiah)
Uraian RAPBN APBNA. PEND. NEGARA 2.463.024,9I. Penerimaan Perpajakan 2.021.223,71. Penerimaan Pajak 1.718.032,82. Pend. bea & Cukai 303.190,9II. Penerimaan Non Pajak 441.391,8III. Hibah 409,4
B. BELANJA NEGARA 3.061.176,3I. Belanja Pem. Pusat 2.246.457,91. Belanja K/L 1.000.844,72. Belanja Non-K/L 1.245.613,1II.Transfer Ke Daerah 814.718,5C. KES. PRIMER (156.751,4)D. DEF. ANGGARAN (A-B) (598.151,4)Defisit Anggaran thd PDB (2,84%)E. PEMB. ANGGARAN 598.151,4Pembiayaan Utang 696.317,6Pembiayaan Investasi. (175.955,3)Pemberian Pinjaman. 5.284,7Kewajiban Penjaminan. (330,5)Pembiayaan Lainnya 72.834,9
Sumber : KemenKeu 2022
Baca Juga: Askun Angkat Bicara, Terkait Rotasi Mutasi Disinyalir Ada Kepentingan Dan Tidak Profesional
Yang lebih aneh lagi, pendapatan cuma 2.463.024,9 T, mau belanja sebesar 3.061.176,3 T. Lebih besar pasak dari pada tiang. Besaran bayar utang sebesar 696.317,6 T sebesar 28 % dari pendapatan negara, ini besar sekali, tidak wajar. Artinya secara riil uang yg bisa dibelanjakan cuma 72 % dari pendapatan megara.
BUMN yang diandalkan untuk setor cuma Bank dan telkom. Bidang lainnya tidak dilirik. Bayangkan perbankan itu perusahaan jasa yang dianggap riba, malah dijadikan andalan. Ini jelas tidak benar. Seluruh perusahaan jasa seperti Bank, listrik, Kereta Api, dll tidak layak ambil untung besar. Kedepan bunga pinjaman termasuk jasa keuangan, listrik, angkutan umum harus diturunkan.
Yang harus digenjot adalah produksi dan pendapatan Minyak, Gas, Batubara, Nikel, Emas dan hasil perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dll. Minyak bumi misalnya dari asumsi 666.000 barrel, menurut ahlinya bisa ditingkatkan ke level 1.000 barrel/hari. Tambang Batubara, Nikel, Alumunium, Logam mulia dll.
Production Sharing contract yang biasa dilakukan oleh SKK Migas, dapat dicontoh untuk diterapkan pada perusahaan asing diberbagai bidang yang menggunakan SDA. Sektor ini diprediksi bisa menghasilkan ribuan Trilyun.
Pendapatan lainnya seperti pajak orang asing termasuk Pph, Visa, fiskal, Bea Masuk harus didongkrak. Konon kabarnya tka cina yang jumlahnya sudah diatas 30 jutaan kalo pajak penghasilannya x 1 juta saja = 30 Tx12 = 360 T, belum dari visa, fiskal dll.
Semua upaya non pajak tersebut di atas dapat mendukung penerimaan negara, selanjutnya tentu bisa mengurangi dan membebaskan pajak Bumi dan Bangunan misalnya.
Sekedar perbandingan GDP atau PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. GDP per capita di Indonesia tahun 2021 adalah US$ 4.700/tahun dan di Singapura $ 61.000. Pendapatan bulanan 2022 di Singapura adalah 4,146 USD, sedang di Indonesia cuma 270 USD. Jika pendapatan bulanan seperti di Singapura wajar saja pajaknya besar, lha di Indonesia cuma 170 USD.masih mau diperas lagi ? Rasanya kejam sekali.
Sudah saatnya Menkeu dan jajaran serta DPR bepikir ulang tentang struktur Penerimaan dan Belanja Negara ini, jangan sampai lebih kejam dari penjajah Belanda.
Dari segi pemerataan belanja 814.718,5 T dikirim ke daerah, sisanya 1.648.306,4 T dibelanjakan oleh Pemerintah Pusat. Pola ini mencerminkan tidak adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Sekitar 66 % uang berputar di Jakarta yg penduduknya 11 juta dan 33 % untuk daerah yang memiliki penduduk 265 juta jiwa. Akibatnya korupsi akan bertambah subur di Jakarta.
Bandung, 22 Desember 2022
Editor : ida
