BANDA ACEH,rakyatjelata.com - Hanya menghitung hari, pelaksanaan "mak meugang" di Aceh sebelum ramadhan akan berlangsung. Namun, bagi sebagian rekanan bahkan ASN di kota Banda Aceh harus menelan kepahitan, pasalnya hingga maret tahun anggaran 2023, khabarnya masih banyak rekanan yang melaksanakan kegiatan pemko tahun anggaran 2022 lalu belum juga dibayar.
"Pj Walikota Bakri Siddiq seharusnya mengerti bahwa di Aceh ada tradisi "mak meugang". Jika hutang pemko akhibat SP2D tahun 2022 lalu tidak juga dibayarkan, maka tentunya rekanan akan mengalami kesulitan menghadapi "mak meugang" nantinya, dan hal itu berpotensi menimbulkan menggenggu hubungan harmonis dalam sebuah keluarga rekanan. Jika itu terjadi maka secara nyata Pj Walikota Bakri Siddiq sendirilah yang sudah merusak slogan "meutaloe wareh yang selama ini didengung-dengung karena efek dadi kebijakannya dapat merusak hubungan harmonis di dalam keluarga dan masyarakat," ujar Ketua DPD Alamp Aksi kota Banda Aceh, Mahmud Padang, Selasa 7 Maret 2023.
Kesulitan serupa juga bakal dialami oleh ASN hingga tenaga kontrak yang hingga saat ini TPK dan tunjangan beban kerjanya masih belum dibayar beberapa bulan. "Apakah Pj Walikota masih tega mempersulit rekanan hingga ASN menjelang bulan suci ramadhan. Jika Pj Walikota tetap mengabaikan hal itu dan memaksakan proyek 2023 berjalan sementara hak orang lain diabaikan maka hal itu sangatlah zalim," sebutnya.
Alamp Aksi menilai, terutangnya pemko Banda Aceh kepada rekanan hingga macetnya hak ASN dan tenaga kontrak merupakan imbas dari kebijakan ambisius Pj Walikota dalam melakukan rasionalisasi anggaran pada APBK Perubahan 2022 silam. Sementara Pj Walikota gagal menggenjot PAD, sehingga PAD akhir tahun hanya tercapai 72% dari target, walau kondisi sudah normal dan tidak lagi pandemi covid-19 seperti 2021 dan 2020.
Baca Juga: Tanpa Konsep Pembangunan, Hanya Bisa Sebatas Pencintraan
"Rasionalisasi anggaran yang katanya untuk pencermatan anggaran ternyata terindikasi hanyalah celah untuk menambah anggaran pokok pikiran DPRK, mengeliminir sejumlah program pemerintahan lama untuk memasukkan dan menambah program baru ala Pj Walikota Bakri Siddiq," bebernya.
Hal yang sangat disayangkan, ambisius sang Pj Walikota ternyata tak diimbangin dengan realisasi PAD sehingga menghadirkan hutang baru yang nominalnya beberapa kali lipat dari hutang pemerintah sebelumnya. "Untuk itu, pada anggaran tahun anggaran 2023 seharusnya Pj Walikota menghentikan dulu proyek-proyek dan menyelesaikan terlebih dahulu hutang-hutang tahun lalu yang dimunculkan oleh kebijakannya itu. Tapi terkesan Pj walikota malah memaksakan agar paket proyek 2023 mulai ditayangkan," katanya.
Menurut Mahmud, Pj Walikota Banda Aceh selama ini terkesan hanya memprioritaskan kegiatan pokir dewan terutama dari partai tertentu yang menyokong dan leader utama pemerintahannya selama ini. "Perlu diingat Pj Walikota itu ditunjuk oleh Mendagri, jadi tugasnya bukan sebatan memuluskan pokir dewan terutama partai tertentu, tapi bagaimana berlaku adil dan bijaksana untuk seluruh rakyatnya. Untuk itu, kita minta Pj Walikota sesegera mungkin menyelesaikan hak orang lain yang merupakan tanggung jawabnya seperti kepada rekanan, tenaga kontrak maupun ASN," tegasnya. (Red)
Editor : ida
