Partai PBB Dan PKPI Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilu.

oleh -898 views

JAKARTA,rakyatjelata.Com – Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dianggap tidak memenuhi syarat, menjadi partai peserta Pemilu 2019.
“Penetapan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi nasional verifikasi faktual secara nasional,” ujar Ketua KPU Arif Budiman saat membuka rapat pleno penetapan peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).
Pembacaan keterpenuhan syarat dilakukan sesuai urutan alfabet.
Partai pertama yang diumumkan adalah :
Parpol yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Peserta Pemilu 2019:
1. PAN
2. Berkarya
3. PDI P
4. Demokrat
5. Gerindra
6. Garuda
7. Golkar
8. Hanura
9. PKS
10. PKB
11. Nasdem
12. Perindo
13. PPP
14. PSI
Parpol yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS):
1. PBB
2. PKPI
Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP.
Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.
Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.
Untuk PBB, komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, sebaran anggota PBB di Papua Barat kurang dari 75 persen.
“Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat,” kata Wahyu.
Sementara kesimpulan mengenai hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual dibacakan oleh Komisioner KPU Hasyim Asyari.
PKPI dinyatakan telah melengkapi syarat verifikasi faktual ditingkat pusat dan provinsi. Begitupun status PKPI di tingkat Kabupaten/Kota terkait domisili kantor dan keterwakilan perempuan.
“Namun, kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Hasyim.
Provinsi yang tidak memenuhi syarat, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa timur
Selain itu, sebaran kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi juga dinyatakan tidak memenuhi syarat pada beberapa daerah.
“Kesimpulan, status PKPI secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Hasyim. (Arif/red)

No More Posts Available.

No more pages to load.