KARAWANG,rakyatjelata.com - Panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang seharusnya melaksanakan tahapan -tahapan pemilu sebagai mana amanat Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi yang terjadi PPK Tirtajaya malah mendrof pekerjaan pembuatan SPJ yang seharus nya di kerjakan oleh para PPS.Senin 20 Maret 2023
Menyikapi temuan tersebut ini jelas PPK kecamatan tirtajaya diduga offside, ucap salah seorang pengurus PDPSP karawang, Aan Karyanto.
Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan bawaslu No 4 tahun 2018 tentang Pemantau, maka kewajiban pemantau adalah melaporkan hasil temuan itu ke bawaslu adapun hasilnya kami percayakan ke bawaslu untuk mengevaluasinya setelah kami selaku pemantau bersurat. Ucap aan bernada tegas.
Panitia pemungutan suara (PPS) juga di bantu oleh sekretariat PPS yang berasal dari pegawai dilingkungan desa atau kelurahan yang berjumlah 3 orang diantara ada sekretaris PPS dan 2 anggota bidang teknis, Kami yakin mereka akan mampu dalam hal pembuatan SPJ PPS tidak harus di bebankan atau di limpahkan ke PPK, bukan persoalan besar dan kecilnya di administrasi SPJ PPS tetapi ini persoalan tugas dan pokok dan pungsi ( TIPOKSI ) akan menjadi ironis ketika sekretaris PPS yang notabine di rekrut dari pegawai desa tidak bisa membuat SPJ.
Kami berharap semua penyelenggara pemilu harus tahu porsinya masing-masing di tingkatan.
Berkaitan hal ini kami pun akan terus pantau dan mengumpulkan data otentiknya bukan hanya di wilayah Tirtajaya tetapi seluruh di wilayah kabupaten karawang khususnya, Kami selaku Pemantau pemilu 2024 yang terakriditasi sah secara hukum adalah bentuk kepedulian besifat sosial, pesan Moral tentunya ketika ada temuan dilapangan harus di laporkan.
@di
Editor : ida
