Mengetahui Informasi dan Koordinasi Harga Pangan, Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan

oleh -154 views
Foto: Asisten II Ekbangsos, Hermansyah, Memberikan Arahan Kepda ASN Langkat.

LANGKAT, Rakyatjelata – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten II Ekbangsos, Hermansyah, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negeri dijajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, di Halaman Kantor Bupati Langkat, di Stabat, Senin (2/11/2019).

Dalam bimbinganya, Asisten II Hermansyah membacakan teks tertulis Bupati Langkat, yang meminta kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Langkat, untuk mengembangkan sistem informasi dan koordinasi pengendalian harga pangan.

Hal itu sebagai dasar perumusan kebijakan stabilitasi harga di pusat dan daerah. Serta informasi untuk menjaga transaksi  jual beli dipasar agar tetap efisien.

“Hal ini salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dipedesaan,” ungkapnya.

Sebab dengan keterbatasan informasi, terang Asisten II, dapat  mengakibatkan pelaku pasar tertentu mengambil keuntungan, yang melebihi kewajaran dibandingkan petani dan konsumen. Sebab, dengan memberikan harga ditingkat petani cenderung menekan sementara harga ditingkat konsumen terus meningkat.

Hal ini membahayakan, sebut Asisten II, sebab besarnya harga pangan sangat  berpengaruh terhadap kemiskinan. Karena  konsumsi makanan dalam pengeluaran rumah tangga  miskin sebesar 65 persen.

Terutama beras,  bagian terbesar dari makanan, kenaikan harganya  mempengarui  tingkat kemiskinan. Jika peningkatan harga beras sebesar 10 persen sudah jelas, berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Maka dari itu, target angka kemiskinan tahun 2019 menjadi single digit 95 persen, sehingga kebijakan pengendalian harga semakin strategis.

Bupati juga menginginkan semua pihak memberikan motivasi untuk membangun serta membangkitkan usaha industri kecil dan menengah, dengan  menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan perusahaan yang bervariasi di Langkat, agar usaha industri kecil dan menengah dapat berkembang dan maju dengan cepat.

“Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Langkat dan para pengerajin khususnya akan semakin baik dan sejahtera,” harapnya.

Sembari menjelaskan Disperindag melalui UPT metrologi legal sangat dibutuhkan, karena kegiatan kemetrologian bertujuan memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran, sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No.2 tahun 1981 tetang metrologi  legal dan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Selain itu, UPT metrologi legal juga telah melaksanakan  sosialisasi, pengawasan terhadap  bahan makanan dan minuman zat kimia berbahaya, SNI wajib, garam beryodium, barang dalam keadaaan terbungkus (BDKT) dan pelaksanaan sidang tera ulang dipasar harian maupun pekanan yang ada diwilayah Langkat.

“Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Langkat, dengan memberikan masukan dari retribusi tera/tera ulang alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP),”terangnya Hermansyah, yang dikutip dari tek tertukis Bupati Langkat.(reza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *