Melanggar Perijinan, Dinas Satpol PP Gresik Bongkar Dua Titik Papan Reklame Pengembang Di Menganti

oleh -544 views
Foto : Amin Sukarno Bersama Regu 4 Satpol PP kabupaten Gresik dalam proses pembongkaran bangunan papan reklame liar di jalan Sidowungu, Menganti, Gresik.

Gresik, Rakyat Jelata.com – Giat penertiban Satpol PP Kabupaten Gresik kali ini menyasar pada papan reklame Pengembang Perumahan yang dinyatakan telah habis masa perijinannya di wilayah desa Setro dan Sidowungu, Menganti, Gresik, Minggu, (24/03/2019).

Seperti diketahui, di daerah barat Surabaya tersebut pertumbuhan hunian sangat pesat sekali, terutama dalam hitungan lima tahun belakangan ini. Banyak warga dari Surabaya dan Sidoarjo yang telah memilih untuk memiliki hunian di wilayah Barat Surabaya tersebut.

Seiring menjamurnya para pengembang yang mengepakkan sayap bisnis nya di wilayah tersebut, papan reklame yang memuat produk-produk hunian mereka pun tampak berserakan memenuhi sepanjang bahu jalan yang merupakan salah satu akses dari Surabaya ke Gresik, Krian, dan Mojokerto tersebut.

Ditemui awak media RakyatJelata.com, Anggota Regu 4 Pol PP kabupaten Gresik, Amin Sukarno menyatakan, ” ini perintah dari pimpinan mas, mengacu pada perijinan tentang bangunan papan reklame yang telah habis masa perijinannya”. Pungkasnya.

Dan yang mengacu pada beberapa aturan dalam penegakan tersebut yaitu Perda 15 tahun 2013 yaitu tentang ketentraman dan ketertiban umum, Perda No. 6 tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Bupati No. 9 tahun 2016, tentang reklame.


Seperti yang pernah dikatakan, Suyono, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik, “Demi ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Gresik tak akan segan membongkar bangunan dan reklame yang perijinannya belum lengkap.” setelah mengikuti rapat terbatas tentang perijinan bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Gresik, Senin (28/8/17) yang dilaksanakan di Ruang Grahita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik.

Dimana saat itu, Bupati juga menyoroti tentang tidak lengkapnya perizinan beberapa tempat usaha terutama di komplek kawasan industri, Seperti yang diinventarisir kabag Humas dan Protokol, beberapa hal paling mengemuka dalam rapat tersebut yaitu adanya beberapa temuan yang disampaikan Bupati bahwa banyak rumah tinggal yang beralih fungsi yang tidak dilengkapi dengan perijinan. Beberapa tempat usaha yang tidak punya izin amdal lalin serta reklame yang perijinannya kurang lengkap.

Terkait hal itu, Sambari memerintahkan agar Pihak yang berkompeten untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kawasan industri terkait. Bupati juga memerintahkan agar tim Perijinan mendata perusahaan mana saja yang sudah mulai beraktivitas tapi perijinannya belum lengkap. Kalau memang tidak punya itikad baik, tim perijinan berhak untuk menghentikan kegiatannya” ujar Suyono dilansir dari gresikkab.go.id  dengan judul berita ‘Tanpa izin lengkap harus di bongkar.’ (Bay/Red)