KSPI Dan KATO Menuntut Hak Para Driver Online Moda Transportasi Roda 2 Dan Roda 4

oleh -1,000 views

JAKARTA,rakyatjelata.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Komite Aksi Transportasi Online (KATO) mengadakan Konferensi Pers KSPI Kantor LBH Jakarta. Jl. Pangeran Diponegoro No.74, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat. Jumat (30/03).
Konferensi ini dihadiri oleh Presiden KSPI/Koordinator Presidium Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Said Iqbal, Para Presidium KATO.
Konferensi Pers ini membahas tentang 4 Hal, yaitu :
1. Deklarasi Komite Aksi Transportasi Online (KATO).
2. Penyampaian sikap dan tuntutan KATO terkait permasalahan transportasi online di Indonesia, termasuk meminta presiden Jokowi untuk tidak sekedar pencitraan jelang Pilpres terhadap jutaan pengemudi OJOL dan keluarga nya tetapi harus ada intervensi pemerintah terhadap harga tarif dan kesejahteraan pengemudi tersebut melalui revisi dan pencabutan peraturan yang sudah ada.
3. Penjelasan rencana KSPI dan KATO yg akan melakukan gugatan JR ke MK ttg UU no 22/2009 lalu lintas dan JR ke MA tentang Permenhub no.108/2017.
4. Rencana aksi terus menerus pengemudi OJOL bersama buruh serempak di seluruh Indonesia, termasuk Aksi Mayday.
KSPI dan KATO meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih persoalan sistem transportasi online yang tidak berpihak kepada para pengemudi Transportasi online baik roda 2 atau 4.
Menurut Said Iqbal, “Perlindungan hukum dan kesejahteraan driver bagi pengemudi Transportasi online sangat minim sekali,” katanya.
“Pemerintah terkesan lebih memproteksi para aplikasi dan aplikator atau Pengusaha Grab, Gojek, Uber karena alasan penyerapan tenaga kerja tanpa memberikan perlindungan tarif dan kesejahteraan bagi para pengemudi,” tambah Said Ikbal.
Mendesak kepada Menteri agar segera membuat surat keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Menteri Ketanagakerjaan, yang intinya adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pengemudi Transportasi online baik roda 2 dan roda 4. “Pemerintah agar serius menangani kasus kami karena kami sudah selama 4 tahun berjuang,” ujar Yudi
selaku Sekjen KATO.
“Adapun langkah langkah kami akan tuntut yaitu Masalah legalitas, regulasi, Kemitraan dan merevisi Permenhub 108/2017,” tambahnya.
“Yang terakhir, kami akan adakan gugatan kepada Pemerintah Indonesia (Presiden Dan Wakil Presiden) karena telah bersalah dan mengabaikan kesejahteraan OJO Karena ini sudah cukup lama (3 tahun) kami memperjuangkan kejelasan diantaranya status kami yang belum resmi sebagai moda transportasi resmi,” harap Yudi.
Sebanyak 25 komunitas moda transportasi online bergabung di KATO, saat ini saya mendesak Presiden Jokowi Widodo untuk intervensi menyelesaikan masalah driver online, dalam hal ini belum
Melindungi driver online roda 2 dan 4 dan belum memberikan payung hukum yang jelas. Ada hak berunding Kato kepada Pemilik Aplikasi contohnya Gojek memperoleh pendapatan 9.2 triliun pertahun .
Kami juga akan mendatangi DPR/MPR yaitu komisi (5,9 dan 1) untuk waktu kedepan membentuk Panja dan Pansus dalam menyelesaikan masalah ini. Kami juga akan mendesak pemilik Aplikator untuk setiap apa yang dibuat dalam menjalankan usaha ini harus mengajak para driver dalam mengambil keputusan antara lain dalam menentukan tarif/ongkos angkut, tegas Said Ikbal.
Pak Anies Sandi diminta untuk memperhatikan ini ada kedepan akan ada 1847 orang pegawai Transjakarta mau di-PHK kan karyawannya oleh Direksi Transjakarta, tutup Said Ikbal. (tri).

No More Posts Available.

No more pages to load.