Kotak Kardus, Pemilu Kardus

oleh -614 views

JAKARTA, Rakyatjelata.com.

Perdebatan kotak suara Kardus duplek yang ‘diproduksi’ KPU belum menemukan nilai terang, bagaimana Pemilu 2019 terlaksana dengan free and fair ( bebas dan jujur).

Sebenarnya apapun bentuk kotak suara tak akan menjadi masalah. Kotak kardus hanya bagian kecil dari bencana 5 tahunan hidup bernegara. Dalam pandangan penulis, Pemilu 2019 hanya akan menghasilkan bibit keburukan di 5 tahun ke depan. Mengapa?

Kita bahas dengan runtut kenapa asumsi penulis soal ‘bibit buruk’.

Pertama, dalam skala kecanggihan sistem, KPU bersama rejim seharusnya sudah mampu menuntaskan persoalan-persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, justru ketidakpercayaan soal DPT ini diawali karut-marutnya soal E KTP yang berceceran dimana-mana. Lalu dimana letak ‘fair’ dalam hal ini? Sejak awal wajah pemilu 2019 telah dinodai ‘kedunguan’ penyelenggara Pemilu lewat KTP yang tak pernah selesai bahkan diujung 5 bulan pencoblosan. Sebuah kegagalan Rejim yang merasa hebat menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan kini larut dalam kedangkalan cara menyajikan (baca; melayani) Pemilu yang jauh dari kenyamanan bagi sebagian Pemilih. Kedunguan setiap Pemilu diulang dan terus diulang. Rejim ini menegaskan bahwa dirinya adalah rejim gagal mengelola demokrasi.

Kedua, Pemilu 2019, bahkan ada 5 kertas yang harus dicoblos dalam 1-5 menit dalam bilik suara Pemilu. Penulis tak bisa membayangkan apa yang bakal disepakati antara otak, hati dan tangan tiap orang dalam bilik itu. Tentu saja bukan sekedar kertas kosong yang disediakan, namun kertas-kertas dengan sekian puluh gambar dan angka-angka. Beugh… mikirpun ogah rasanya. Apakah akan terjadi sinkronisasi dari akal sehat atau justru anomic?

Dengan penjelasan di atas Pemilu 2019 tak akan menuai hasil pilihan yang jujur dalam hati dan ketangkasan berpikir pemilih. Entahlah, apa hasilnya. Hampir 200 juta Pemilih di hari itu harus menikmati gambar-gambar yang penulis klaim sebagai gambar yang tak familier di mata Pemilih.

Ketiga, dimana ruang dan waktu tiap konstituen untuk melakukan sosialisasi dan kampanye? Bahkan, kita semua terlalu sibuk dalam diskursus Pemilihan Presiden. Kadar keyakinan Pemilih untuk menentukan ketepatan diluar pilpres akan sangat dipertanyakan.

Ruang diskursus publik, media massa dan interaksi sosial di lingkungan masyarakat telah dipenuhi seluruh semangat dua calon presiden. Bahkan kancing celana Capres lepaspun disorot bagi seluruh penghuni ruang publik.

Maka, Pemilu legislatif dan DPD hanya menjadi ajang kelas dua. Tak akan dianggap penting. Meskipun KPU tetap menetapkan hasilnya dan tetap sah menjadi pelaku-pelaku politik formal dalam format bernegara, namun bisa diyakini bawa mereka dipilih dengan pikiran-pikiran anomic. Ngeri menyadari mereka hanyalah onggokkan gambar yang bakal sekedar dicoblos.

Keempat, kardus menjadi pilihan KPU dan dipertahan menjadi bagian defensif KPU, bahwa KPU telah benar memilih jalan. Proses-proses didadarkan dalam gaya Mungkin defensif, seolah-olah semua mata menyalahkan KPU. Take selalu begitu.

KPU memang benar dalam proses produksi kardus, namun KPU Tak melihat ini menjadi substansi penyelenggaraan Pemilu dengan nilai partisipasi yang diharapkan besar. Kritik soal kardus seharusnya bukan dilihat KPI sebagai serangan Partai peserta Pemilu saja, namun KPU harus melihatnya sebagai kegagalannya mengelola public relations. Pemilu bukan sekedar penyelenggaraan pemungutan suara, namun dimulai dari kesadaran publik atas Demokrasi yang mengikat partisipasi rakyat. Sehingga kontrol rakyat adalah bagian kesepakatan.

KPU selama ini dianggap lembaga yang memiliki imunitas dalam pengadil Pemilu. Bagi penulis yang juga menjadi rakyat umum yang kritis, KPU adalah pengadil yang diharapkan membawa hasil Pemilu dengan sukses. Bukan sekedar terselenggaranya Pemilu lalu selesai, bukan, bukan itu. KPU adalah ruh dari pelayanan kepada publik untuk memberi ‘direction’ siapa saja yang ‘pantas’ dipilih. Jangan salah persepsikan kalimat ini. Untuk Ketua KPU, penulis yakin paham kalimat ini. Sekian tahun sejak reformasi 1998, rakyat hanya dijadikan bulan-bulanan politik tikus yang benar-benar tikus. Politikus yang selalu mencadangkan dirinya sebagai penghuni bui KPK karena kasus Korupsi yang tak kunjung reda.

KPU akan menerbitkan bibit-bibit keburukan di 5 tahun ke depan?

Begitulah sebenarnya, soal perdebatan kardus. Rakyat tak ingin KPU hanya memproduksi kardus-kardus politik. Kardus telah dijadikan simbol penyelenggaraan Pemilu yang gagal, mungkin diawali publik relation KPU yang belepotan, seolah-olah dirinya hebat dari A sampai Z. KPU tak pernah sadar betul bahwa tugasnya adalah melayani Rakyat, bukan melayani partai-partai peserta Pemilu. KPUlah yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengadilkan pilihan-pilihan. Bukan sekedar tukang hitung suara, dengan bumbu-bumbu kerakusan suara hingga disana sini masih terjadi kecurangan. KPU bukan saja menghentikan proses curang, namun meyakinkan kepada kita semua bahwa Pemilu 2019 akan membawa hasil yang pantas untuk bangsa di 5 tahun mendatang. Sekali lagi, bukan malah melegitimasi bibit yang akan ditanam untuk tumbuh di 5 tahun ?

Kardus dalam ulasan sederhana, benda menggambarkan betapa proses tender duplek ini tidak transparan. Ada yang menyebut kardus duplek memiliki beberapa kualitas. Apapun itu, kertas duplek menjelaskan tak ada semangat untuk pro lingkungan, memproduksi kertas hanya akan menambah masalah.

Kardus juga dianggap tak memiliki akurasi mengenai alam Indonesia yang penuh lintasan air, sungaidan laut, serta lembah-lembah. Kardus hanya menegaskan bahwa Pemilu 2019 akan mudah didaur ulang oleh invisible hand. Jadi, kardus bukan sekedar meluluhlantakkan format prilaku enviroment friendly yang kini mulai paperless, bahkan kardus akhirnya jadi bagian tata bahasa kedongkolkan politik yakni olok-olok politik. Banyak orang ‘menggugat’ kardus karena ada ketidakpercayaan publik mengenai Pemilu, atau bahkan KPU, hal inilah yang seharus menjadi titik awal KPU berpikir, bukan soal ributnya Kertas duplek yang kedab air atau kuat ditiban 80 kg. Kardus adalah simbol ketidakyakinan publik terhadap Pemilu 2019, akan jujur atau tetap curang?!

Selamat bekerja KPU, semoga Pemilu 2019 bukanlah Pemilu Kardus

Oleh : Iwan Suga
Tukang Kopi, Penyintas Aktifis 1998,