Komunitas PFI  : Keutamaan Dan Ruang Publik

oleh -792 views
Hadir dua orang pembicara inti, Dr. Setyo Wibowo dan Prof. Komaruddin Hidayat.

JAKARTA, RakyatJelata.com – Menyambung diskusi pada 13 Februari 2019 lalu yang mengambil tema “Menolak Pemiskinan dan Pembusukan Filsafat di Ruang Publik”, Komunitas Pegiat Filsafat Indonesia (PFI) berikhtiar untuk melanjutkan pendalaman ada salah satu topik yamg sempat disinggung pada acara tersebut. Namun belum cukup diperdalam diskursusnya, yakni soal keutamaan (Virtue).

Pada kesempatan kali ini Komunitas PFI menggelar Diskusi lanjutan dengan mengusung tema “Keutamaan dan Ruang Publik”, diselenggarakan di Resto Tjikini Lima, tepatnya di jalan Cikini I Jakarta Pusat. Selasa (12/03).

Dalam diskusi terbuka ini dihadirkan dua orang pembicara inti yakni Dr. Setyo Wibowo dan Prof. Komaruddin Hidayat, serta audiens dari kalangan profesional, politikus, mahasiswa, dan para peminat kajian filsafat secara umum.

Dari hasil pengamatan PFI ditemukan bahwa ruang publik kontemporer dipenuhi dengan cuitan-cuitan gaduh yang isinya tidak jauh dari blame game, caci-maki, dan tuduhan ilmiah, dengan tendensi merebut maupun mempertahankan kekuasaan. Demikian pula, kontroversi tentang beragam kebijakan publik maupun pilihan elektoral membuat masyarakat semakin terpopularisasi dalam voice disagreement yang nyaris tidak berkesudahan.

Menurut pendapat Dr. Setyo, “Dalam situasi tersebut, bukankah semakin dibutuhkan keutamaan publik yang berpihak pada moderasi dan bukan partisan membuta ? Tidakkah keutamaan publik demokratis, yang membuka ruang untuk bertahtanya akal sehat dan kritis yang menjadi dambaan warga negara di tengah gelombang populisme ? Lalu, keutamaan moderasi yang seperti apakah yang dapat merangkul tanpa menundukkan, memoderasi tanpa menghegemoni, dan mencari solusi tanpa pretensi diskriminasi ?” ujarnya.

Dirujuk dari tulisan Aristoteles tentang keutamaan dalam Etika Nikomakea, Keutamaan diartikan sebagai disposisi batin yang mantap untuk menentukan pilihan tindakan dan emosi yang esensinya terdiri dari penghargaan dan penghayatan terhadap prinsip jalan tengah, sebagaimana seorang yang bijak menentukannya. Keutamaan muncul dan diartikulasi secara cantik serta memadai dalam tradisi Yunani Kuno, khususnya di polis Athena. Maka penting sekiranya kita memahami sekarang dan juga relasi-relasi moral masa kini dalam terang yang disediakan oleh tradisi tersebut.

“Dalam analisis filsuf Platon tentang siklus rezim politik, demokrasi akan berujung pada tirani. Artinya, bila kajian psiko-politik Platon diterapkan pada level individu : manusia demokrasi adalah persiapan menuju manusia tiranik. Psikologi individu berkaitan dengan situasi negara tempatnya hidup. Individu demokratis berkaitan dengan rezim demokrasi yang dihidupinya. Kalau rezim feodal menciptakan kaum kuli dan tuan (patron client relationship), maka rezim demokratis menciptakan manusia demokratis yang segera berevolusi menjadi manusia tiranik yang tahu bahwa selain dikelilingi para penjilat, ia juga berhadapan dengan para tiran lain yang hobinya juga dijilat. Maka ia harus hidup dalam negosiasi permanen jilat-menjilat. Di satu sisi, ia senang dan bangga karena dijilat. Egonya melambung akibat jilatan pemujanya. Dan disisi lain, ia paranoid, karena ia berada di tengah-tengah tiran lainnya yang menuntut penjilatan yang sama. Ia paranoid karena sebenarnya ia tahu jilat-menjilat itu tidak bermutu (karena ujung-ujungnya hanya UANG), tetapi ia menikmati dan menginginkannya langgeng. Manusia demokratis yang berevolusi menjadi manusia tiran adalah manusia-manusia yang terbelah di dalam (mengalami split personality),” papar Setyo Wibowo.

Dia juga mengatakan bahwa “Pada tataran sosial, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Dalam bahasa Platon, rezim demokrasi adalah rezim keterbelahan menjadi awal munculnya figur ‘Sang Tiran’ (tokoh yang dianggap tegas dan bertangan besi) dan bisa menyelesaikan masalah rakyatnya yang bingung dan terbelah jiwanya,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Prof. Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa dalam situasi keterbelshan rezim politik semacam ini, para penangguk keuntungan adalsh kaum sukophantes (sychophants). Di era penuh kebingungan, para sofis dan sukophantes mendapatkan lahan basahnya. Ketika rakyat bingung, saat argumen mentok, padahal demokrasi hanya bisa dimenzngkan lewat kata-kata kaum Sofis dan Sukophsntes menjadi tumpuan harapan.

“Kaum Sukophantes ini bisa ditemukan dimana-mana. Mereka mengadu opini satu dengan opini lainnya demi bisa menjilat Boss masing-masing dan supaya dijilat dengan rakusnya oleh para follower-nya,” tuturnya.

Dikalangan politisi, pemuka agama, intelektual, pemegang acara talk show, wartawan (cetak maupun online-nya), para selebritis, twitter, facebook, dan instagram yang mana follower-nya berkilo-kilo atau bermega-mega jumlahnya.

“Saat ini Indonesia mengalami situasi keterbelahan, dan kaum cebong memiliki dunianya sendiri, begitu juga dengan kaum kampret. Negara ini sudah terbelah menjadi dua, yang mana keduanya tak saling komunikasi, dan tiap pihak mengadukan pihak lainnya,” katanya.

Berkaca dari deskripsi terhadap fenomena diatas, adakah jalan keluar yang masukakal dan pemenang-pemenang dari situasi ini ?  Mari kita cermati bersama secara kritis situasi sosial dan politik kontemporer serta menyumbangkan gagasan-gagasan dalam diskursus tentang Keutamaan yang cenderung absen dalam pergulatan sosial – politik saat ini.  (putri/Red).