Ketua OJK : Kami Punya Mandat Melindungi Konsumen

oleh -524 views

JAKARTA, RakyatJelata.com –Dalam praktik beroperasinya perusahaan fintech (financial technology) yang memberikan pinjaman uang secara online kepada konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang telah menutup sekitar 600 perusahaan fintech illegal.

”Kami punya mandat melindungi konsumen,” tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang mengusung tema ‘Investasi Unicorn untuk Siapa?’

Diskusi yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, selain Ketua OJK juga turut hadir diantaranya, Menkominfo Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan Founder PT Daya Cipta Mandiri Solusi Franky Christian. Selasa (26/02).

Menurut Wimboh, kemajuan teknologi itu tidakbisa dibendung. “Teknologi ini sudah merubah perilaku dan kepercayaan orang, ini berlaku di sektor keuangan. Kami dari OJK tidak akan melarang, bagaimana masyarakat mendapat teknologi itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memonitor dengan jelas dan kita bisa memberikan koridor. Apakah mereka operasinya itu sampai tujuan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat, harga murah dan juga mereka tidak dibohongi dalam arti mereka dilindungi,” tukas Wimboh.

Ia juga menambahkan, karena OJK punya mandat melindungi konsumen maka OJK memberikan koridor. ”Koridor itu bukan membatasi. Tapi kami memberikan jalurnya sehingga OJK keluarkan kebijakan. Yang mana secara umum dapat diyakini dan dipahami oleh semua fintech provider, dan market product secara transparan dan harus ada yang bertanggung jawab. Tentunya tidak boleh melanggar UU yang ada. Jadi bagaimana kaidah-kaidah itu dipahami. Tanpa itu bisa menjadi liar sehingga konsumen merasa tidak dilindungi,” jelas Wimboh.

Selanjutnya, Wimboh menjelaskan bahwa semua dimaksudkan agar keinginan konsumen tercapai, maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. “Ini merupakanpotensi yang sangat luar biasa. Memang tidak semua pihak bisa mendaftar, karena mendaftar perlu ada komitmen, jadi asosiasi fintech sudah sepakat menerapkan itu. Tinggal bagaimana fintech provider melaksanakannya,” ujarnya.

Sekali lagi Wimboh menegaskan bahwa perusahaan fintech illegal yang ditutup sudah ada 600 lebih (datanya ada di table). ”Fintech yang kami tutup karena tidak mendaftar ke OJK. Nah, maka sekarang segeralah mendaftar agar jadi legal,” tegasnya.

”Sekarang ini banyak masyarakat yang euphoria dengan pinjaman online. Pinjaman cepat meskipun mahal, untuk itu sekarang terjadi beberapa assasement, makanya jika ada masyarakat yang tidak terlindungi kita panggil orangnya,” tukas Wimboh.

“Kami melihat Indonesia yang mempunyai potensi besar dalam melakukan pinjaman online, dan 40% masyarakat Indonesia belum mempunyai rekening sehingga potensinya besar. Karena kalau pinjaman formal ada jaminan, ada prosedur, sehingga lama. Kami harapkan assasment-nya kita imitigasi, dan ini potensi besar sekali,” tambah Wimboh.

“Indonesia merupakan contoh di dunia, dan kita selalu sampaikan ini segara akan ada prinsipal yang disepakati. Ini akan menjadi agenda di tahun 2019, kita akan aktif disitu karena kita punya pengalaman. Kita akan memberikan koridor agar kepentingan masyarakat bisa terlindungi,” ujar Wimboh menutup pembicaraannya. (Putri/Red).