SURABAYA,rakyatjelata.com - Dalam upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024, perlu dukungan dan kolaborasi mitra kerja lintas sektoral. Untuk itu, pada Senin (12/09) Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menemui Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani guna membahas konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Terdapat beberapa hal yang disampaikan dokter Hasto sapaan akrab Kepala BKKBN dalam pertemuan tersebut, antara lain perlunya penyelarasan data antara BKKBN dan Pemerintah Kota Surabaya. Karena dalam upaya mencegah stunting perlu akurasi data untuk menyasar target yang tepat. Menurut hasil SSGI 2021 angka stunting di Surabaya adalah 28,9%. Saat ini terdapat sedikitnya 6.600 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Surabaya terdiri dari PKK, Bidan dan Kader KB. TPK diharapkan dapat bersinergi dengan Kader Surabaya Hebat untuk melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting dalam memberikan intervensi yang tepat sehingga dapat terjadi penurunan angka stunting hingga angka 14% pada tahun 2024. BKKBN juga telah melakukan MOU dengan Kementrian Agama agar para catin dapat melakukan pemeriksaan kesehatan khususnya pemeriksaan Hb sebelum menikah. Hal ini diharapkan dapat didukung oleh pemerintah Kota Surabaya. Dokter Hasto juga menghimbau untuk mengoptimalkan penyerapan dana DAK dan BOKB yang telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. Tahun 2022 terdapat alokasi DAK Fisik 1,7 Milyar dan dana BOKB sebesar 20 Milyar. Menanggapi hal tersebut, Walikota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajarannya bergerak cepat memantau angka kelahiran di Surabaya. "Segera koordinasi dengan BKKBN untuk memperoleh data by name by address agar keluarga berpotensi stunting dapat dipantau dan dapat diberikan penanganan serta pencegahan stunting" pungkasnya. id@
Baca Juga: Matur Nuwun Warga Surabaya! Wali Kota Surabaya Sampaikan Penghargaan Adipura Kencana 2023
Editor : ida
