Isu Buku Merah Membuat Kisruh Persepsi Terhadap KPK dan Polri

oleh -843 views

JAKARTA, RakyatJelata.com – Advokad Elvan Gomes dan Rekan Bermitra dengan NSEAS (Network for South East Asian Studies) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Thema “IndonesianLeaks Buku Merah : Antara Berita dan Bukti Hukum”, bertempat di TAMAN ISMAIL MARZUKI (TIM), Warung Makan Penus, Jl. Cikini Raya, Jakpus. Jumat, (26/10).
Selaku Facilitator : H. Elvan Games, SH. Moderator : Ramli Kamidin. Dan acara dihadiri oleh para aktivis dan juga beberapa awak media baik dari media TV, media online dan cetak, media Blogger, dan lainnya.
Issu Buku Merah telah membuat kisruh opini publik dan persepsi negatif terhadap KPK dan Polri termasuk Kapolri Muhammad Tito Karnavian.

Bahkan, ada pendapat, Tim ini telah menimbulkan kegaduhan karena ada data diungkapkan terkait dugaan korupsi para pejabat negara, Namun KPK Agus Rahardjo telah mengkonfirmasi apa yang dibeberkan IndonesiaLeaks itu tidak benar.
Beberapa pakar hukum dan Kepolisian bernada sama bahwa informasi tersebut tidak benar dan hoaks.
Perundang Undangan Indonesia, yaitu khususnya tentang sumber hukum memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Bahwa sumber berita yang diberitakan/disiarken oleh indonesia leaks dan menjadi sumber berita para pendukung indonesialeaks adalah berasal darikejahatan dimana sumber tersebut didapat dari produk laptop anggota KPK (Surya Tarmiani) yang dirampas dan dilaporkan menjadi persoalan pidana di Polsek Setiabudi tanggal 14 november 2017.
Masyarakat maupun Warga yang diatur oleh Undang-Undang KUHAP Pasal 88, dimana dengan menggunakan produk hasil kejahatar tersebut menyebarkan berita seolah olah berita yang diberitakan tersebut adalah bukti hukum padahal secara hukum indonesia leaks telah mengetahui bahwa yang dibukti hukum adalah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 dan telah masuk dalam berita.
Oleh karenanya semua pihak warga Negara Indonesia maupun badan hukum organisasi yang berada di Indonesia berhak mematuhi dan dianggap telah mengetahui
undang-undang tersebut.
Bahwa pihak indonesia leaks walaupun sudah mengetahui bahwa dasar berita yang dimuat dari hasil kejahatan tetap mempublikasikannya dan melanggar azas praduga tidak bersalah telah melanggar UU Pers Pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 dan bahkan juga melakukan pidana kepada memaksakan berita tersebut sebagai alat untuk memproses tindakan hukum KPK, walaupun KPK sudah menolak. (put/red).

No More Posts Available.

No more pages to load.