Baca Juga: Survei PRC: Khofifah Perkasa di Pilgub Jatim 2024
Di tulis oleh : Kiki Kurniawan.
Surabaya,rakyatjelata.com - Sejak tahun 1998, Indonesia telah berubah dari sebuah negara otoriter menjadi sebuah negara demokratis yang menerapkan sistem multipartai. Sejak saat itu, Indonesia telah mengadakan beberapa pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintah daerah.
Pada tahun 2014, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia, dan ia terpilih kembali pada pemilihan presiden tahun 2019. Pemerintahan Joko Widodo telah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Namun, pemerintahannya juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, kebijakan kontroversial, dan protes dari masyarakat.
Pada tahun 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum yang melibatkan lebih dari 190 juta pemilih. Pemilihan ini memilih presiden dan anggota parlemen. Hasilnya, Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden, sementara partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memenangkan sejumlah kursi di parlemen.
Selama beberapa tahun terakhir, politik Indonesia juga diwarnai oleh berbagai isu kontroversial, seperti isu rasisme, intoleransi agama, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Isu-isu ini sering menjadi pusat perhatian masyarakat dan media, dan sering kali memicu protes dan demonstrasi.
Secara umum, perkembangan politik di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam proses pembangunan dan memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai stabilitas politik dan kemajuan yang berkelanjutan.
Bagaimana cara membangun Demokrasi yang berkelanjutan?
Membangun demokrasi yang berkelanjutan adalah suatu tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan adalah:
1. Pendidikan demokrasi: Pendidikan demokrasi adalah kunci utama dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Pendidikan demokrasi harus dimulai sejak usia dini dan harus diimplementasikan secara berkelanjutan.
2. Partisipasi aktif masyarakat: Demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi seperti pemilihan umum, referendum, dan konsultasi publik.
3. Transparansi dan akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan. Pemerintah harus terbuka terhadap publik mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan mereka. Mekanisme untuk mengawasi kegiatan pemerintah juga harus dibuat dan ditingkatkan.
4. Kebebasan pers dan informasi: Kebebasan pers dan informasi adalah prasyarat penting untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan terbuka untuk informasi dan media harus memiliki kebebasan untuk melaporkan berita dengan objektif.
5. Membangun institusi yang kuat: Institusi yang kuat seperti lembaga peradilan independen, ombudsman, dan badan anti-korupsi harus dibangun dan diperkuat. Institusi yang kuat akan membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu.
Baca Juga: Anak DPR RI Pembunuh Pacarnya!! Ini Modusnya....
6. Keterlibatan aktif sektor swasta: Sebagai pelaku ekonomi yang kuat, sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, sektor swasta dapat mempromosikan transparansi dalam bisnis mereka dan mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Secara keseluruhan, membangun demokrasi yang berkelanjutan adalah upaya jangka panjang yang memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Selain itu, upaya ini juga memerlukan komitmen dan tekad yang kuat untuk mencapai kemajuan yang signifikan.
Apakah Indonesia membutuhkan azas Demokrasi?
Ya, Indonesia membutuhkan azas demokrasi karena azas demokrasi adalah dasar utama dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia saat ini. Azas demokrasi adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik. Di Indonesia, azas demokrasi tercermin dalam Pancasila, yaitu lima prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, azas demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya kepentingan segelintir kelompok atau individu. Azas demokrasi juga penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah, masyarakat, dan institusi lainnya. Namun, meskipun demokrasi di Indonesia sudah terus berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih ada berbagai tantangan dalam membangun demokrasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Beberapa tantangan tersebut antara lain rendahnya partisipasi politik, korupsi, konflik sosial, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat azas demokrasi dan membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia.
Demokrasi seperti apa yang di butuhkan oleh rakyat Indonesia?
Baca Juga: Menjelang Pemilu 2024!! Walikota Eri Cahyadi Perpesan "Tetap Seduluran"
Demokrasi yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia adalah demokrasi yang mampu menjamin partisipasi aktif, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi aktif adalah kunci penting dalam demokrasi yang berkelanjutan, sehingga rakyat Indonesia harus memiliki akses yang mudah untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, serta partisipasi dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di Indonesia. Rakyat harus memiliki akses informasi yang cukup tentang kebijakan pemerintah, pengelolaan keuangan publik, dan kinerja para pejabat publik, sehingga mereka dapat memantau dan mengawasi kinerja pemerintah. Dalam hal ini, media massa, LSM, dan lembaga pengawas publik juga memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Keadilan sosial juga menjadi fokus utama dalam membangun demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat harus mampu memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi yang berkelanjutan harus memberikan perhatian khusus pada masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, demokrasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia harus mampu mengatasi berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, dan ketidakadilan sistemik yang masih menjadi masalah di Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat institusi demokrasi seperti lembaga pemberantasan korupsi dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan pemerintah dan para pejabat publik bertanggung jawab atas kinerja mereka.
Peran rakyat untuk mewujudkan Demokrasi berkelanjutan seperti apa?
Peran rakyat sangat penting dalam mewujudkan demokrasi berkelanjutan di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan politik dan pembangunan negara. Berikut beberapa peran rakyat untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan di Indonesia:
1. Terlibat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah: Rakyat harus aktif dalam memilih para pemimpin dan perwakilan mereka. Dengan terlibat dalam pemilihan umum, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen yang sejalan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat.
2. Meningkatkan partisipasi dalam proses legislatif: Rakyat dapat terlibat dalam proses legislatif dengan memberikan masukan dan saran melalui forum publik atau konsultasi publik terkait dengan rencana kebijakan dan undang-undang yang akan dibuat.
3. Terlibat dalam pengawasan pemerintah: Rakyat harus terlibat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan pejabat publik, dan memberikan umpan balik melalui forum publik atau media massa jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
4. Menjaga toleransi dan menghindari konflik sosial: Rakyat harus menjaga toleransi dan menghindari konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Rakyat juga harus mendorong dialog dan musyawarah sebagai cara untuk mencapai keputusan yang baik dan saling menghargai perbedaan.
5. Memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial: Rakyat harus memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi berkelanjutan di Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan memperjuangkan hak-hak kelompok yang rentan atau terpinggirkan seperti kaum minoritas, difabel, dan orang miskin. Dengan terlibat aktif dalam proses politik dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, rakyat dapat memainkan peran penting dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
Dengan demikian rakyat semakin mampu untuk mengentas persoalannya secara mandiri sekalipun tanpa bantuan pemerintah mereka akan menemukan jalan keluarnya secara alami dan akhirnya Indonesia tidak lagi butuh wakil rakyat yang di pilih melalui proses tidak jujur. Wakil rakyat yang di lahirkan dari rahim rakyat inilah yang akan benar benar menaungi dan memfasilitasi suara rakyat dengan amanah. (Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
