Hayo Ketahuan, Diduga Kades Pulokalapa "Tilep" Uang Retribusi

oleh -789 views
KARAWANG – Rakyatjelata.com – Pemerintah Desa Pulokalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang obyek wisata religi yang sudah terkenal di wilayah ini, menjadi wisata religi yang setiap hari malam sabtu diminati oleh peziarah, baik dari masyarakat setempat dan masyarakat karawang dan juga luar kabupaten karawang.Tetapi ironisnya diduga ada pengelolaan retribusi yang tidak transfaran ke masyarakat desa Pulokalapa,lebih miris lagi ketika sudah mulai acara tawasul kepanitiaan meminta ke jama”ah dengan alasan untuk anak yatim dan piatu dan jompo.
“ya walaupun suka rela tetapi kalau setiap malam sabtu ya lumayan juga,” tuturnya dari narasumber yang tidak mau disebut namanya,Rabu 10/10/2018.
Ditempat terpisah menurut pantauan team rakyat jelata.com, retribusi pintu masuk pertama berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) no 04 tahun 2016 .Tiket masuk pertama dengan tiket besar setiap orang dikenakan tarif per orang Rp 2000, misalkan satu mobil open cup atau mobil pribadi isinya 10 orang, Rp 2000 x per orang dan ditambah bayar mobil 10.000, para pengunjung dapat menghitung sendiri jumlah keseluruhan omzet dan sebelum masuk ke lokasi Syekh Quro dan Syekh Bentong ternyata ada tiket kedua harus bayar lagi, apakah satu PERDES bisa untuk dua retribusi, publik bisa menilai sendiri,mungkin kalau pengelolaan transfaran dan hasilnya dirasakan semua masyarakatnya tidak jadi masalah, tetapi kalau pengelolaan tidak transfaran masyarakat berhak mempertanyakan jumlah setiap bulannya. Bahkan sebaliknya ini di duga dimanfaatkan oleh oknum Desa demi keuntungan pribadi.
“Aset Syekh Quro  memang milik pemerintah Desa, tadinya di bangun atau diperbaiki agar ada pemasukan untuk Desa setiap bulannya, tapi dana tersebut ternyata diduga digelapkan oleh oknum Desa dan Sampai sekarang, kepala desa tersebut masih menguasai aset tersebut, harusnya udah cuti tapi masih intervensi pengelolaanya,” katanya.
Kendati demikian, lanjutnya, masih ada banyak kejanggalan kejanggalan yang harus diawasi oleh semua lapisan masyarakat, agar semua aset yang ada diwilayah Desa Pulokalapa dikelola dengan transfaran dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
Modus yang dilakukan oleh panitia yakni pengunjung yang menggunakan bus berjumlah 37 orang. setiap orang membayar Rp 2000, namun bukan itu juga mobil bus nya juga dikenakan sangat fantastis sekitar Rp 50.000, tentu hal ini menjadikan adanya kesan, bahwa wisata religi yang seharusnya menjadi maskot wilayah setempat atau kebanggaan kabupaten karawang dikomersilkan.

< dir=”auto”>
Berdasarkan penelusuran Team media Rakyat Jelata.Com, baik UU Desa maupun PP Desa beserta perubahannya tidak mengatur secara ekplisit tentang materi muatan yang ada di Peraturan Desa, termasuk apakah boleh materi peraturan desa itu memuat pemungutan Retribusi oleh kepala desa atau tidak. Tetapi perlu diingat bahwa materi yang diatur dalam Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan retribusi kewenangan untuk mengatur pemungutan pajak penghasilan ada pada Menteri Keuangan yang dapat menunjuk beberapa pihak sebagai pemungut pajak dan Retribusi. Akan tetapi, pemerintah desa tidak termasuk sebagai pihak yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemungutan  penghasilan melalui Peraturan Desa.
Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintah desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”).
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
[1]
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
[2]
Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenangkepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa.
[3]
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
[4]
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.  (KRW /red).

No More Posts Available.

No more pages to load.