Di Nilai Merugiakan, Warga Trucuk Laporkan Panitia PTSL Ke Kejaksaan

oleh -763 views

Rakyat Jelata BOJONEGORO – Warga Desa Padang kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro jawa timur melaporkan Panitia PTSL Ke kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Pelaporan ini lantaran Panitia PTSL Di nilai telah melebihi batas aturan yang telah di tetapkan pemerintah, yakni pemohon di kenai biaya lebih besar Yakni Rp 500 ribu per-bidang.

Di Ungkapkan oleh Salah satu pemohon, bernama Dasup, Bahwa Selain biaya yang lebih besar, dirinya juga merasa di rugikan atas pengukuran batas tanah miliknya karena pemasangan patok terlalu masuk kedalam lahannya sehingga ia terancam kehilangan puluhan meter tanahnya.

“Panitia dalam mengukur tanah saya tidak sampai batas, bagian depan kurang 14 meter dan belakang kurang 20 meter mbak, untuk itu kami melaporkannya ke kejaksaan negeri Bojonegoro.”ungkapnya kepada media ini.”Selasa (28/7/2020).

Dalam hal ini, pihaknya sebenarnya sebelumnya sudah pernah meminta kepada Pemdes dan Panitia PTSL Desa Padang untuk melakukan pengukuran ulang, namun ditolak dengan alasan tanah tersebut adalah milik desa.

Selain itu, ia mengatakan bahwa masyarakat banyak mengeluh karena harus mengeluarkan biaya lebih besar dari rencana awal pengajuan, sebab panitia PTSL menolak pendaftaran satu bidang dan menyuruh pemohon untuk memecah menjadi dua atau tiga SPPT dalam satu bidang.

“Harusnya masyarakat hanya membayar biaya untuk satu bidang, tapi karena disuruh memecah menjadi dua atau tiga, ya otomatis mereka ditarik biaya sesuai kelipatan,” terangnya kepada repoter media rakyatjelata.com.

Dilokasi terpisah ketua panitia PTSL desa Padang Bambang Hartono mengungkapkan, bahwa soal biaya berbeda beda, tidak semua di kenai biaya 500 ribu, karena ada juga yang Rp 300 ribu, dan itupun di lakukakannya dengan istilah titip uang saja buat biaya operisional saja.

“Tidak semua rata 500 ribu, Ada juga yang 300 perbidang itu pun kami juga tidak menarik mbak, hanya saja istilah titip uang saja buat biaya operisional.”ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang Hartono, menuturkan bahwa PTSL di desa Padang ini kan kebetulan yang terakhir jadi warga tau berapa habis nya di desa desa lain akhirnya warga melalui musyawarah semua memutuskan biayanya sendiri.

Di lokasi yang sama salah satu perangkat desa mengungkapkan ” Bahwa kalau soal tanah atau pengukuran tanah baik saya pun mengasihkan sendiri, setelah saya tanya gimana sudah selesai pihakpun mengatakan sudah, saya pikir juga sudah clear g taunya kok mengajukan masalah ini di ke kejaksaan.”ungkapnya. (Ciprut/Ar)