Demokrasi Siluman

oleh -489 views

Oleh Mappajarungi Manan

Rakyatjelata – Negeri ini, diributkan dengan temuan oleh Menteri Keuangan tentang adanya Desa desa  Siluman. Ada nama tanpa ada penghuni. Padahal, desa itu, juga berpenghuni.  Bukan penduduk nyata, tapi Siluman yang dapat dirasakan dan tanpa penampakan di siang hari, kecuali pada malam hari.

Sebenarnya bicara soal siluman di negeri ini, sudah beberapa waktu lalu ada. Dalam pesta demokrasi, banyak ditemukan suara suara siluman yang masuk di kotak pemilihan umum. Serta banyaknya suara suara siluman yang “muncul dan menghilang” dan terakhir para siluman itu “diundang” khusus untuk datang menyaksikan pelantikan presiden di gedung DPR-RI.

Saking padatnya para siluman yang hadir di sekitar Senayan untuk menyaksikan pelantikan itu, maka toilet hotel hotel penuh, maka sebagian besar nginap di toilet DPR, akibatnya karena kelebihan kapasitas, toilet DPR meluber dan mengeluarkan bau tinja yang menyegat. Beritapun ramai tersiar ke seantero dunia. Siluman di kutubpun membaca berita itu dan mereka tertawa terpingkal pingkal.

Sekarang ini, sasaran Desa Siluman ada di Kabupaten Konawe, Sultra (Sulawesi Tenggara). Kabupaten itu, dicurigai memilik 56 buah desa siluman. Horornya lagi, Desa Siluman itu, kabarnya dari sana, sudah ada sejak tahun 2015 lalu, Tapi, selama ini, penduduk di provinsi itu tenang – tenang saja berbaur dengan desa Siluman dan penduduk siluman.

Wajar jika penduduk setempat tidak takut dengan siluman. Karena penduduk setempat yang bertetangga dengan desa Siluman dan sudah paham apa itu siluman. Bahkan mereka  sudah terbiasa dengan mahluk halus sejenis siluman yang lebih kejam dan mengerikan yakni, Onitu, Kandole, parakan dan poppo. Mereka baru ikut ikutan ribut karena pusat; yaitu Jakarta meributkan soal Desa Siluman itu.

Sebenarnya, persoalan bukan soal desa siluman itu menerima uang APBN selama  hampir satu periode. Uang itu persoalan remeh temeh. Tapi intinya adalah ini menyangkut demokrasi, menyangkut Pancasila. Karena adanya Desa siluman itu, otomatis, mungkin masuk dalam radar KPU untuk menyelengarakan pemilihan umum, memilih presiden dan wakil, DPR, DPRD Tk I dan DPRD TK II, bahkan Gubernur dan Bupati.

Jadi, bukan persoalan soal aliran Dana Desa saja. Tapi perlu juga ditelusuri dana KPU yang mengalir ke desa siluman itu. Karena  desa itu bisa menerima alokasi dana pemilu setiap tahun, maka besar kemungkinan dalam pemilihan umum ini, mungkin juga terdaftar jumlah wajib pilihnya.

Saya meragukan jika DPR membuat pansus soal Desa siluman itu. Karena mungkin ada kepentingan di dalam karena menyangkut keterpilihan mereka dari dapil Siluman itu.

Jika memang benar Desa Siluman itu ikut pemilihan Kepala daerah dan Pemilu baru lalu, ini benar – benar kejahatan demokrasi yang serius. Mereka yang dari dapil masuk Desa Siluman, harus dianulir. Karena sangat mencederai demokrasi. Artinya ia lahir dari demokrasi Siluman. Ini  bahkan melecehkan dunia nyata. Karena demokrasi itu nyata, ada fakta yang terjadi, bukan siluman yang dibuat buat.

Jika benar adanya. Ada suara dari daerah pemilihan Desa Siluman, maka yang terpilih itu, cacat hukum. Harus dianulir. Dikembalikan sebagai rakyat nyata. Bukan anggota dewan Siluman apalagi jika ada pula masuk kotak suara pilih presiden, maka presidenpun harus dianulir. Karena, negera ini, Negara  demokrasi. Bukan Negara Siluman!!..