Budieli Dawolo, S.H Sampaikan Legal Opinion Kepada Penyidik Satreskrim Polres Nias Selatan

oleh -1.941 views

Nias Selatan, Rakyat Jelata –

Penasehat Hukum terlapor dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE, Budieli Dawolo, S.H menyampaikan pendapat hukum (Legal Opinion) kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Nias Selatan, karena menilai penyidik belum melakukan prosedur hukum yang benar terhadap
laporan polisi nomor : LP/158/X/2020/SPKT “A”/Reskrim, tanggal 05 Oktober 2020.

“Saya menyarankan kepada penyidik Reskrim Polres Nias Selatan, untuk menghentikan laporan pelapor, karena tidak patut dilanjutkan menurut hukum; baik menurut KUHAP dan Perkapolri. Sehingga hal ini dapat merugikan klien saya” ujar Dawolo kepada wartawan usai menyerahkan pendapat hukumnya kepada penyidik di Mapolres Nias Selatan, (10/11).

Dijelaskan Dawolo, prosedur yang tidak sesuai menurut hukum, salah satunya adalah penyidik Polri belum melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap laporan polisi dimaksud, tetapi langsung pada tahap penyidikan.

“Seyogianya, penyidik setidak-tidaknya meminta klarifikasi dengan mewawancarai klien saya, serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana” katanya.

Informasi dihimpun, AAH (terlapor) mengunggah statusnya di facebook sekira tanggal 16 September 2020 sekira tengah malam, dengan menulis “Siapa mau beli anak monyet kita punya, dengan bermacam nama, ada Jon, ada Freng, ada Win, ada Dur, ada ded dan jg induk gurunya namanya FAO FAO N hihi oh itulah namanya, dan banyak lagi keturunan nya lah….harganya murah bisa kita tawar menawar selagi ada waktu. Alamat desa caritas sogawunasi “.

Status tersebut setelah 5 menit terunggah, AAH lalu menghapus (remove) statusnya tersebut karena hanya sebuah status lelucon dan iseng saja.

Lalu, pada 05 Oktober 2020 Faonalala Giawa melaporkan akun facebook atas nama AAH di Mapolres Nias Selatan, dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2020 AAH menerima tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan pada tanggal 02 November 2020, terlapor menerima surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi serta barang berupa handphone dan kartu disita oleh penyidik. (aza)