BPJS Gulirkan REHAB, Peserta Bisa Cicil Iuran

avatar Rakyat Jelata

Surabaya, rakyatjelata.com - Pandemi telah merubah maindset manusia dalam itungan bulan. pelayanan BPJS yang selama ini harus bertemu langsung dengan pelanggan saat itu tidak lagi bisa ketemu harus tetap meberikan pelayanan. Era Digitalisasi menuntut BPJS untuk melakukan perubahan yang dulunya para pelanggan harus membawa berkas ke petugas  kini sudah tidak lagi. sekarang mobil JKN hanya menggunakan kartu dan bisa di akses secara online. Melalui perkembangan tersebut akhirnya kota Surabaya memberikan support  sebesar 95, 01 persen warganya telah tedaftar di BPJS. Dalam niat baiknya, BPJS mengajak kepada semua media yang hadir di dalam acara cangkruan bersama awak media  untuk memberikan informasi dan masukan untuk kemajuan BPJS di kemudian hari. Rabu, 29 Juni 2022.

Baca Juga: Survei PRC: Khofifah Perkasa di Pilgub Jatim 2024

"Kami ingin informasi yang luas terutama jika ada pelayanan yang  kurang baik terutama masalah yang terjadi di tengah masyarakat kalau berita atau informasi baik baik saja justru malah tidak membangun." Ucap Azam.

Ketua BPJS watch Arief Supriyono juga memberikan beberapa masukan untuk kebaikan layanan di internal BPJS agar dapat di rasakan manfaatnya oleh warga Surabaya khususnya.  Seperti program PMP (Penjamin Manfaat Primer) Dengan adanya media semua bisa terpublish dengan baik. Program ini semakin luar biasa  baru berjalan 8 tahunan di mulai sejak 2014 sampai pandemi masih berjalan luar biasa. Transformasi dari askes berdampak luar biasa, Presiden  Jokowi berharap agar seluruh rakyat harus mendapatkan manfaat dari BPjS. Road map 2019 baru di ikut sertakan yang di pergunakan untuk menunjang Devisit saat itu. BPjS tetap berjalan sebagaimana mestinya bahkan dengan program BPJS kesehatan Jamkesda maksimal 5 hari terinput secara sistem. Tetapi saat ini mereka harus melalui tahapan verifikasi yang agak lama. sedangkan Ery Cahyadi dengan seruannya bahwa warga Surabaya untuk mendapatkan layanan kesehatan hanya cukup menunjukan KTP sudah bisa. Akan tetapi pada prakteknya harus melalui proses yang agak lama.

"Cara lama 5 hari yang sudah bisa terverifikasi seharusnya malah di persingkat lagi agar administrasi bagi pasien bisa segera di akses olehnya. Bagaimana cara mengevaluasi dari semua OPD yang berkaitan dengan urusan kesehatan, siapa yang menjadi komite agar bisa menvalidasi tidak lebih dari 5 hari. Sayangnya seolah olah ery melihat hal ini fine fine aja, kenyataannya masih banyak keluhan yang di dapat oleh warga Surabaya." Ungkap Arief.

Baca Juga: Anak DPR RI Pembunuh Pacarnya!! Ini Modusnya....

Layanan terbaik masyarakat harus di edukasi. Seperti Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) adalah program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan BP yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuean secara bertahap. Dalam program ini iuran bisa di cicil sesuai inpres No 1 Th 2022 bahwa seluruh pemerintah daerah harus bisa mensukseskan program JKN - KIS. Iuran semua sama. Rencana tidak adanya kelas dalam program JKN bukan hal.yang mudah. Hal ini tidak serta merta di gulirkan sebab harus ada kelas standart minimal. Pemerintah harus menyadari bagaimana RS (Rumah Sakit) menjalankan managementnya sesuai dengan PP no 47 mengenai kwalifikasi kelas standart. Selain itu tata cara tersebut juga harus sesuai dengan Permenkes No 51 bahwa bagaimana peserta boleh naik 1 tingkat tentu saja hal ini harus di rubah.

Saat ini diskriminasi terhadap pengguna BPjS masih ada di tengah masyarakat karena menggunakan dengan cara berbasis NiK masih mengalami kendala.

Baca Juga: Slot4D | Daftar Situs Slot 4D Gacor Terbaru 2023 Gampang Menang Modal Deposit 10k pasti gacor maxwin

Eka wahyudi kepala bidang PMP menyebutkan bahwa kita Surabaya sudah berhasil melakukan Skrining 2021 dengan capaian 2, 2 juta dari targert 1 juta yang artinya Skrining tersebut telah melampaui target. Sebagai posisi yang berada di tengah, presiden adalah sebagai regulator dan pemimpin daerah harus bisa mengimplementasikan dan menjadi Aplikator di wilayah masing masing. Aplikasi mobile JKN-KIS harus bisa terselenggarakan di seluruh daerah sesuai dengan Inpres No 1 Th 2022 agar semua pemerintah daerah mampu mensukseskan program JKN. (Kiki/Red)

Editor : Admin Rakyatjelata