Bagir "Wartawan Harus Mengetahui Fungsi Peradilan Tanpa Mengurangi Independensi Wartawan Sendiri"

oleh -809 views
JAKARTA,rakyatjelata.com – Mantan Ketua MA, Bagir Manan mengingatkan seorang wartawan harus mengetahui tugas dan fungsi peradilan tanpa mengurangi independensi wartawan itu sendiri. Namun, perlu diingat bahwa kekuasaan kehakiman ialah lambang peradaban dan pers juga bekerja untuk kepentingan publik. “Pengadilan juga perlu menjaga independensi wartawan agar hukum tetap terjamin dan tegar, sehingga tidak ada intervensi yang bias untuk kepentingan publik dan menghindari terjadinya trial by the press,” ujar pria yang juga mantan Ketua Dewan Pers ini.
Dia juga mengingatkan pers memiliki hak untuk mendapatkan, menyiarkan, menulis, mengolah, menyimpan informasi sebagai pengawas publik. Namun, pers juga perlu memperhatikan fungsi dan kepentingan pengadilan dan pencari keadilan agar menjamin asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, “besar kemungkinan adanya asas sidang terbuka untuk umum dalam proses persidangan agar menjamin peradilan yang adil, mencegah putusan sewenang-wenang, dan sebagai fungsi kontrol. Tetapi, jangan sampai terjadi trial by the press. Pers juga jangan sampai mati kebebasannya, sehingga tidak perlu membuat peraturan hukum yang menyebabkan matinya kebebasan pers. Ini hanya perlu diatur dengan etika,” usulnya.
Juru Bicara MA Suhadi mengatakan perekaman persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya tidak dilarang sesuai SEMA No. 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Namun, SEMA ini bukan mengatur siaran Live yang disiarkan oleh stasiun TV. Seperti, Kasus Kopi Sianida dengan terdakwa Jessica.
Pada dasarnya, kata Suhadi, persidangan terbuka untuk umum diatur Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”
Suhadi melanjutkan proses pemeriksaan persidangan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku umum (KUHAP atau HIR/Rbg) atau hukum acara yang ditentukan secara khusus dalam UU. Hanya saja, konsekuensi logis siaran langsung yang ditayangkan stasiun televisi berdampak negatif ketika proses pemeriksaan saksi.
“Saksi yang berikutnya sudah mengetahui situasi pemeriksaan saksi sidang sebelumnya dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesaksiannya. Padahal, dalam KUHAP, antar saksi tak boleh berkomunikasi,” ujarnya.
Menurut Suhadi, sidang pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum pada dasarnya untuk menjamin objektivitas pemeriksaan. Objektivitas tersebut bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga terdakwa. Oleh karenanya, asas keterbukaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari asas fair trial dan asas presumption of innocence.
Ketika tayangan langsung (live) proses persidangan disertai pemberian komentar, ulasan, pembahasan #dikhawatirkan membangun opini publik dan mengarah pada perbuatan trial by the press. Hal ini bisa mengganggu atau mempengaruhi independensi hakim dalam membuat putusan yang pada akhirnya melanggar asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah).
Meski begitu, merujuk prinsip persidangan terbuka untuk umum, tidak ada aturan yang #melarang penyiaran secara langsung di televisi (live) sidang yang terbuka untuk umum. Namun, apakah penyiaran persidangan secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan prinsip persidangan terbuka untuk umum?
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers, Ratna Komala mengatakan hingga saat ini belum ada aturan baku mekanisme peliputan persidangan. Satu sisi, prinsip kebebasan pers tidak boleh melarang peliputan proses persidangan. Di sisi lain, pers juga harus bijak dan taat kode etik jurnalistik ketika meliput proses persidangan. Sehingga ada seimbang  antara  kepentingan membatasi publikasi proses persidangan dan kepentingan publik untuk mengetahui persidangan.
“Aturan peliputan secara live dalam persidangan tidak dilarang, tetapi perlu diatur. Jika dilarang akan mundur kembali kebebasan pers sebelum zaman reformasi. Untuk itu, diperlukan regulasi yang tepat agar tidak terjadi trial by the press,” kata Ratna dalam Lokakarya Media di Pusdiklat Mega Mendung, Bogor, Rabu (18/7/2018).

No More Posts Available.

No more pages to load.