Aset Masyarakat Dan Pemda Kembali Tergerus Kali Kalapa, Kades Wadas : Mana BBWS Yang Katanya Mau Menangani?

oleh -34 Dilihat

KARAWANG-rakyatjelata.com Dampak longsor akibat jebolnya tanggul sungai Kalikalapa di Dusun Karaba, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Bukan hanya rumah – rumah warga yang tergerus, fasilitas umum seperti jalan juga semakin bertambah banyak yang rusak, belah dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi.

Kondisi tersebut semakin nampak terlihat jelas pada dokumentasi berupa photo dan video yang diabadikan oleh warga. Kepala Desa (Kades) Wadas, H. Junaedi mengatakan, jika terlalu berlarut – larut dibiarkan, tanpa adanya action secara cepat, kerusakan semakin parah. Bukan hanya aset milik Pemerintah yang dirugikan, masyarakat saya pun semakin banyak menanggung kerugian.

“Akhir Tahun lalu, masyarakat terdampak yang didampingi langsung oleh Pemerintah Desa (Pemdes) sudah bergerak meminta perhatian penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, dan waktu itu langsung direspon. Tak berselang lama, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) langsung melakukan action,” Ungkap H. Junaedi, Jum’at (4/2/2022).

Diutarakannya, “Namun, yang sangat disayangkan. Ketika Pemkab Karawang sudah berjalan melakukan penanganan, tiba – tiba kami menerima informasi, bahwa pekerjaannya diambil alih oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sehingga Pemkab harus menarik mundur serta menghentikan kegiatannya,”

Hanya saja Jujun sapaan akrabnya, menyesalkan, “Pasca mundurnya Pemkab, sampai sekarang belum nampak terlihat progres yang dilakukan oleh BBWS? Padahal kondisinya semakin memprihatinkan dan mengerikan. Kalau sudah begini, yang pusing dan dipertanyakan oleh warga terdampak, tetap saja Kades. Bukan BBWS,”

“Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini saya bersama warga akan kembali bergerak ke Pemkab Karawang untuk mempertanyakan keseriusan BBWS. Penanganan dampak Kali Kalapa, jangan dibuat santai. Ini persoalan kedaruratan,” Tegasnya.

“Selain itu, kami juga akan membuat surat tertulis kepada bapak Presiden. Karena selain ada tanggung jawab Pemerintah, berkaitan dengan Kali Kalapa ini ada beberapa kawasan industri yang sudah menimbulkan dampak. Penanganan Kali Kalapa tidak cukup hanya dengan normalisasi saja, melainkan butuh bagaimana mengatasi tanggul jangan sampai berulang kali jebol,” Tandas H. Junaedi.

Dikatakannya, “Kami juga menyesalkan, untuk Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE) yang pada saat dilakukan rapat bersama Bupati Karawang sudah berkomitmen untuk membuat embung air, sebagai salah satu solusi mengurangi debit air hujan ke Kali Kalapa. Tapi sampai saat ini, progres proyek mereka sudah hampir selesai, komitmen itu belum dilaksanakan,”

“Padahal, sewaktu didalam forum rapat. Bupati dengan tegas tidak akan menanda tangani Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dari adendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Namun sampai saat ini, kami belum mengetahui perihal itu, sudah atau belumnya ditanda tangani oleh Bupati? Ini perlu kami pertanyakan kembali,” Ulasnya.

H. Junaedi menerangkan, “BBWS juga harus komprehensif melakukan kajian dalam mengerjakan Kali Kalapa ini, harus benar – benar efektif, jangan sampai buang – buang uang Negara, tapi permasalahan tidak selesai. Sebelumnya saya sudah sepakat dengan konsep pelaksana pekerjaan Dinas PUPR Karawang yang saya anggap bisa jadi solusi, yaitu berupa Sheet Pile,”

“Syukur – syukur BBWS sudah bergerak melakukan action sebelum kami bergerak kembali ke Pemkab Karawang. Tapi itu tadi, Pemdes dan masyarakat perlu tahu dulu konsep apa yang akan dipakai untuk menangani Kali Kalapa? Ada baiknya pelaksana pekerjaan BBWS lakukan konsultasi dulu dengan PUPR Karawang dan Pemdes Wadas, agar efektif pekerjaannya,” Pungkasnya.

[email protected]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.