Aksi Mahasiswa Berakhir Ricuh, Pengawalan UU MD3 Menjadi Polemik.

oleh -892 views

Surabaya,rakyatjelata.com– Lagi-lagi mahasiswa sebagai agent control sosial turun ke jalan mewakilkan suara Rakyat. Siang tadi, 19 Februari 2018 12:40, masa dari demonstran PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) menggelar aksi demo pengawalan UU MD3 di depan kantor DPRD Kota surabaya yang berlokasi di jl. Yos sudarso, embong kaliasin kota Surabaya. Aksi tersebut dihadiri oleh ratusan aktivis mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, khususnya kota Surabaya. Aksi tersebut tidak lain dari pengawalan UU MD3
Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan pada rapat paripurna, Senin (14/2/2018) kemarin, memuat sejumlah pasal yang dinilai membuat DPR kian tak tersentuh. Terkait pasal pemanggilan paksa, hak imunitas anggota DPR dan pasal tentang langkah hukum pada setiap orang yang dianggap menghina dan merendahkan DPR dan anggota DPR. Berlakunya pasal tersebut dianggap merugikan masyarakat.
Alih-alih diharapkan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan melindungi warga negara, revisi UU MD3 dianggap hanya untuk melindungi kepentingan anggota Dewan dan sebagai tameng agar mereka bebas berkeliaran dan tidak diusik.”Proses legislasi yang eksklusif anti partisipasi warga ini telah membuktikan bahwa revisi UU MD3 hanya ditujukan untuk mempertebal proteksi dan memenuhi kepentingan diri anggota DPR saja,” ujar Hendardi melalui siaran pers, Kamis (15/2/2018).
Hendardi menilai, rumusan revisi UU MD3 mengandung banyak pasal kontroversial yang tidak disusun atas dasar argumentasi akademik yang memadai.Dengan demikian, aturan yang sudah disahkan itu menyalahi prinsip Rule Of Law dan bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, yang sangat di sayangkan dari aksi tadi siang, terjadinya baku hantam bahkan penganiayaan oleh aparat kepolisian terhadap beberapa aktivis. Salah satu di antaranya, sebut saja Gopal, aktivis UINSA Surabaya terluka dibagian muka karena “pengamanan” yang terlalu berlebihan dari aparat berseragam. jika sudah begini, lalu dimana letak kedudukan Negara yang katanya menjunjung tinggi proses dan jalannya demokrasi ? Dan juga, kenyataan dilapangan masih banyak aparat yang lepas dari sanksi setelah bertindak anarki, lalu dimana pemberlakuan undang-undang yang melindungi hak para demonstran ?
Tidak berakhir disitu aksi tersebut menarik daya rangsang bagi kaum intelektual khsusunya mahasiswa surabaya, PMII secara struktur melakukan beberapa langkah koordinasi untuk kembali aksi susulan dengan jumlah yang lebih banyak, disini nampak jelas bahwa pengawalan aksi tersebut bentuk refleksi ketidak terimaan kaum intelektual (mahasiswa) khsusunya, diberlakukanya UU MD3. Oleh : (Imam,Salman,Red Kiki)

No More Posts Available.

No more pages to load.