Rakyat Jelata

Foto : Bupati Langkat saat memberikan sambutan di acara acara Gendang Guro – Guro Aron Mburo Ate Tedeh Muda Mudi, di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Langkat.

Langkat, Rakyatjelata.com – Bupati Langkat Terbit Rencana PA, kembali menghadiri acara Gendang Guro – Guro Aron Mburo Ate Tedeh Muda Mudi/ pesta budaya kerja tahunan, di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu malam Minggu (23/3).

Dalam sambutannya, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, berharap, dalam kegiatan ini, selain wujud rasa syukur atas anugrah kesehatan dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT, juga dijadikan wadah untuk kembali menguatkan persatuan dan kesatuan, dengan semangat kebersamaan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, untuk bersama membangun daerah ini.

“Sehingga apa yang diharapkan dalam kemajuan daerahnya, cepat tercapai, ” sebutnya.


Mengenai kemajuan daerah, tidak semata harus sepenuhnya mengharapkan pemerintah, karena bisa melalui upaya masyarakat itu sendiri, yang menjadi alternatif mencapai kemajuan, melalui pemikiran, gagasan, kreativitas dan keterampilan dari masayarakat setempat.

“Semoga kehadiran kami memberikan motivasi, baik kepada kami selaku penyelenggara pemerintah, maupun kepada masyarakat setempat, untuk sama saling berbuat bagi kemajuan wilayah ini,”imbuhnya.

Selanjutnya, pada kesempatan itu, Bupati Langkat, juga menjelaskan, jika ingin mempercepat daya dorong pembangunan didaerahnya, maka harus memiliki perwakilan dari Kecamatannya yang duduk di DPRD, yang nantinya berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakatnya, dengan melihat skala prioritas. Sebab kemajuan sebuah wilayah tidak boleh meninggalkan wilayah yang lainnya.

“Upayakan melalui Pemilu 2019 ini, Kecamatan Kuala memiliki keterwakilannya, untuk duduk di DPRD Langkat. Dengan memilih calon yang dinilai memiliki nilai positif, pemikiran tajam, peka dan peduli kepada kebutuhan masyarakatnya,”sampainya.

Dikegiatan acara budaya tahunan ini, ungkapnya, agar terus dilestarikan dan dijaga, sehingga dapat diwariskan kepada anak generasi selanjutnya, untuk memberikan pengajaran, betapa hidup dalam suasana kebersamaan, merupakan salah satu wujud nikmat yang besar.


Pada kesempat itu, Bupati Langkat kembali memberikan hadiah paket berangkat ke tanah suci (Mekah), untuk menunaikan haji kepada Suarno (40) Warga Desa Beruam Kecamatan Kuala, Langkat.

” Semoga Suarno menjadi haji yang mabrur nantinya, Do’a nya Terbit Rencana PA.

Selain berangkat haji, Bupati Langkat juga memberikan uang bantuan senilai Rp10 juta kepada panitia.

Camat Kuala Imanta PA, SE, mengucapkan terima kasih atas kesedian Bupati Langkat beserta rombongan, untuk hadir pada acara tersebut, serta memohon maaf jika dalam penyabutan dan penyediaan tempat, masih memiliki kekurangan disana sininya.

“Kami juga berterima kasih kepada Bupati Langkat, atas hadiah berangkat haji, yang diberikan kepada warga Kuala, dimana pada malam ini, ia selalu pembaca doa, ” sebutnya.

Turut hadir Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, sejumlah kepala OPD Pemkab Langkat, Anggota DPRD Provsu Sampang Malem, Camat, serta unsur Forkopim Kecamatan Kuala, tokoh masyarakat/adat/agama dan pemuda, tokoh wanita Langkat SRI Bana Br PA, masyarakat sekitar dan undangan lainnya. (Reza/Red)

 


Jember, Rakyat Jelata.com – Progam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104 Kodim 0824 Jember, yang bertempat di Dsn. Paleran, Ds. Gunungmalang, Kec. Sumberjambe Kab. Jember, Saat ini melakukan Pavingisasi jalan poros Desa sepanjang 500 meter dengan lebar 2 meter, di Dsn. Paleran.

Dansatgas TMMD 104 Kodim 0824 Jember Letkol Inf Arif Munawar mengatakan bahwa saat ini satgas dari Yonarmed 8/105 Tarik sedang  mengerjakan jalan poros Desa.

Lebih jauh Dansatgas mengatakan bahwa jalan yang dikerjakan saat ini, Sejak dibukanya kegiatan TMMD ke-104 beberapa hari yang lalu, dilakukan pengerasan dengan menggunakan paving.

“sekarang jalan tersebut  menjadi mudah untuk dilewati dan sudah tidak berdebu,dan sampai kini pengerjaanya sudah mencapai 95 persen.”Ujar Letkol Inf Arif Munawar,24/3/19.


Lebih lanjut, pengerjaan berupa fisik dilakukan dengan gotong-royong dan bergantian tiap harinya, dengan harapan, setelah dibangunnya jalan poros Desa tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat desa untuk memperlancar transportasi.

“Sehingga, warga dalam beraktivitas bisa mudah. Dan muaranya pada peningkatan ekonomi warga masyarakat, tuturnya. (Penrem 083/Bdj)


Tanah Bumbu, Kalsel – Forum Gerakan Masyarakat Borneo (FGMB) sesuai agenda beberapa bulan sebelumnya melakukan aksi demo penutupan jalan hauling dan kegiatan tambang PT.HRB dan PT. BIB di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada hari ini Sabtu 23/3/2019.

Aksi demo ini sebagai bentuk protes tuntutan ganti untung atas lahan lahan tanah warga Desa Sebamban Baru, Desa Sebamban Lama, Desa Hatiif dan warga Desa Trimartani terhadap pencoplokan lahan- lahan tanah warga tersebut oleh keputusan dalam penunjukan kawasan hutan dan pemberikan konsensi Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Menteri Kehutanan di era Orde Baru kepada PT. Menara Hutan Buana (MHB) yang sekarang menjadi PT. Hutan Rindang Banua (HRB). Dan lahan-lahan tanah warga di 4 desa tersebut dimanfaatakan kegiatan Usaha Pertambangan batubara (masuk dalam konsensi wilayah IUP- OP PT. Borneo Indo Bara).

Sebelumnya Ketua Umum FGMB Surya Aji Saka telah menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi tersebut melalui aparat keamanan Polres Tanah Bumbu disusul kemudian dengan surat permohonan izin kegiatan aksi masa satu hari sebelum kegiatan.

“Pihak Kepolisian Polres Tanah Bumbu menyarankan untuk menunda atau tidak menggelar aksi tersebut dikarenakan alasan keamanan dan situasi kondusif yang sedang dijalankan menjelang kegiatan Pilpres dan Pileg serentak secara nasional,”katanya.

Warga yang datang ke lokasi aksi demo terdiri dari Desa Sebamban Baru berjumlah kurang lebih 400 kepala keluarga (KK), Ketua Kelompok Asmari, Kelompok Inas, Kelompok Dahlan, Kelompok Asnan, Kelompok Muhamad Noor segel 2004, Kelompok Masrawan segel tahun 2004, kelompok Holdani, kelompok Asyikin, Kelompok Anang Darmawan, Kelompok Armani, Kelompok Jamhari, Kelompok M Saini, semua bersegel SKT tahun 2004 (Haji Noor Yadi dan Haji Sutaji) dan masih ada kelompok lainnya.

Datang juga warga dari Desa Sebamban Lama berjumlah kurang lebih 400 kepala keluarga (KK) dari Kelompok Abramsyah dan Ali (Haji Abdul Hakim), Kelompok Rustam dan lainnya.

Aksi demo juga didatangi kurang 70 lebih kepala keluarga (KK) dari Desa Hatiif gabungan dengan warga masyarakat dari Desa Kuranji, Desa Giri Mulyo, Desa Waringin Tunggal, Desa Mustika, dan Desa Mangkalapi.

“Jadi lebih dari 1000 kepala keluarga (KK) tercatat sesuai dengan daftar hadir dan telah menyerahkan foto copy KTP-nya masing-masing kepada kuasa FGMB dan mereka memiliki segel tanah, masing-masing terdiri dari kelompok Rusdiansyah segel tahun 1990, kelompok Rahmat segel tahun 1990, Kelompok Urian segel Tahun 1992, Kelompok segel Zarkani tahun 1992, Kelompok Jaenudin segel tahun 1979 dan segel tahun 1981, Kelompok Usaini segel tahun 1993, Kelompok Ramli segel tahun 1993, Kelompok Rusdiansyah segel tahun 1994, Kelompok Bahtiar segel tahun 1994, Kelompok Hadli segel tahun 2013, Kelompok Ribut Waidi segel tahun 2015, Kelompok Marhat segel tahun 2009,” terangnya.

Ribuan warga pemilik lahan ber-SKT sebagai disebutkan tersebut di atas (diluar dari lahan-lahan yang sudah dibeli dengan tali asih PT. Kirana Katulistiwa, menurut informasi warga seluas 250 hektar di dalamnya terdapat kebun karet, sawit dan lahan-lahan kosong masyarakat), semula bermaksud akan melakukan aksi demo penutupan jalan hauling dan tambang PT. BIB dan PT. HRB tetapi “tertahan” di kantor sekretariat FGMB Sebamban Baru, di Jl. Provinsi Km 220 sehubungan adanya permintaan dari pihak Kepolisian untuk tidak menggelar aksi Demo warga tersebut, dan telah memberikan solusi lain yang telah disetujui oleh pihak management PT. HRB dan PT. BIB agar hanya perwakilannya saja yang datang menemui pihak perusahaan.

Melalui Kuasa Hukum FGMB Abdul Gafar Rehalat, S.H. dan Ketua FGMB Surya Aji Saka telah menyampaikan kepada ribuan warga masyarakat eks pemilik lahan ber-SKT tersebut sehubungan dengan adanya saran dari pihak Kepolisan yang telah membantu memfasilitasi acara perwakilan warga masyarakat di Kantor PT. BIB Angsana Tanah Bumbu.

Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan, turut hadir pihak PT. BIB, Suwardi, Sdr. Robby, dan Manager Site PT. HRB Sdr. Haryadi di Kantor PT. BIB, sedangkan pihak warga Masyarakat di wakili oleh 15-20 orang dengan di dampingi oleh Surya Aji Saka Ketua Umum FGMB dan Abdul Gafar Rehalat, SH. Kuasa Hukum dari FGMB dan klien dari salah satu pemilik lahan kebun karet dan sawit yang telah didozer dan diland clearing oleh pihak PT. BIB dan PT. HRB dijadikan jalan hauling tanpa ganti untung sama sekali dari pihak PT. HRB atau PT. BIB.

Kuasa Hukum FGMB Abdul Gafar Rehalat, S.H. mengatakan dalam pertemuan pihak perusahaan (PT. BIB & PT. HRB) dengan perwakilan warga masyarakat telah menyepakati secara lisan.

“Pertemuan pihak perusahaan (PT. BIB & PT. HRB) dengan perwakilan warga masyarakat telah menyepakati secara lisan bahwa kedua belah pihak sama-sama untuk beritikad baik mencari solusi bersama untuk kepentingan semua pihak, selain itu pula sehubungan dengan ada permohonan perlindungan hukum warga masyarakat melalui Kementrian Polhukam RI yang telah mengundang semua pihak terkait diantaranya instansi dinas Kehutanan, ESDM dan dinas terkait lainnya baik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan maupun instansi/ dinas di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu, pihak PT. BIB, PT. HRB, Kepolisian Polres Tanah Bumbu, Ditreskrimum Polda Kalsel dan warga masyarakat yang mengadukan masalah sengketa lahan tersebut,” katanya.

“Dalam keterangan pers sebelumnya warga eks pemilik lahan ber-SKT yang sudah ada jauh sebelum Menteri Kehutanan RI menunjuk lahan lahan tersebut masuk ke dalam sebuah kawasan hutan dan jauh sebelum Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 seluas 268.585 Hektar yang kemudian SK Menhut tersebut di adakan perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 6 April 2006 beralih hak dan kewajibannya dari PT. Menara Hutan Buana kepada PT. Hutan Rindang Buana, dasar hukum dan izin yang diberikan kepada PT. HRB tersebut dianggap status hukumnya sudah lagi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum sehubungan dengan ada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU/ -IX/2011, tanggal 12-02-2012,” terangnya.

Lebih lanjut Ketua Forum Gerakan Masyarakat Borneo Surya Aji Saka dan pihak PT. HRB dan PT. BIB terkait dengan tuntutan ganti untung atas pemanfaatan lahan-lahan eks kebun masyarakat yang ber-SKT tersebut mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak oleh pihak Kementerian Polhkam RI sebagai penengah yang dapat menilai dan menentukan sikap atau saran kepada kedua belah pihak dalam acara yang akan di gelar pada tanggal 26 Maret 2019 di Banjarmasin.

Warga sendiri menghadapi persiapan rencana pertemuan dengan pihak Polhukam RI di Banjarmasin, salah satu perwakilan warga sdr. Rajidi dari Desa Hatiif dan Sdr, Asmari dan Sdr. Taufik dari Sebamban Baru menegaskan bahwa sampai kapanpun kami akan tetap menuntut pihak perusahaan (PT. BIB dan PT. HRB) harus memberikan ganti untung terhadap lahan-lahan eks kebun warga masyarakat yang digunakan dan jadikan tambang batubara serta jalan hauling sebagaimana telah disampaikan bentuk dan nilainya dalam surat FGMB yang sudah dua kali disampaikan kepada pihak PT. BIB dan PT. HRB dan jika setelah Pilpres nanti tetap pihak perusahaan tidak merealisasikan tuntutan “fee lahan dan fee jalan” atas tanah- tanah warga masyarakat dari ke empat desa tersebut, mereka akan tetap melakukan aksi penutupan jalan hauling dan tambang batubara kedua perusahaan tersebut.

“Solusi yang baik bagi berlangsung kegiatan usaha- usaha besar dari perusahaan- perusahaan multi nasional seperti PT. BIB dan PT. HRB yang merupakan anak perusahaan dari GEMS atau Sinar Mas Group yaitu adalah menjadikan warga masyarakat setempat bekas pemilik lahan sebagai mitra kerja bukan sebagai obyek CSR (corporate social responsibility – tanggung jawab sosial perusahaan) semata dalam kasus sengketa lahan tersebut,” pungkas kuasa hukum Abdul Gafar Rehalat. (MRN)


Jember, Rakyat Jelata.com – Resimen Mahasiswa (Menwa) wilayah Jember melaksanakan kerja bhakti di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 104 Kodim 0824/Jember, Minggu (24/3/2019).

“Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab terlibat dalam pembangunan,” kata Dan SSK Kapten Inf Suwarno.

Menurut dia, pihaknya juga ingin memotivasi dan membangkitkan kesadaran hidup dalam bergotong royong di kalangan generasi muda, dimana saat ini kian luntur dan merosot.


Gotong royong, kata dia, harus mulai dibudayakan kembali sebagai salah satu warisan bangsa. Selain sebagai cikap bakal pembangunan dengan nilai kebersamaan.

Bukan hanya itu saja, Menwa sebagai organisasi kemahasiswaan perlu terus dibina dalam rangka membentuk karakter pribadi maupun kelompok.

“Kami berupaya terus mengajak kalangan mahasiswa untuk menggelorakan kembali semangat gotong royong di lokasi TMMD 104 Kodim 0824/Jember,” tuturnya.

“Kegiatan dilaksanakan dengan suka cita tanpa mengenal lelah, semangat pantang menyerah diwajah anggota menwa, senyum tawa membelah wahana panas matahari,” paparnya. (Penrem 083/Bdj)

Foto : Amin Sukarno Bersama Regu 4 Satpol PP kabupaten Gresik dalam proses pembongkaran bangunan papan reklame liar di jalan Sidowungu, Menganti, Gresik.

Gresik, Rakyat Jelata.com – Giat penertiban Satpol PP Kabupaten Gresik kali ini menyasar pada papan reklame Pengembang Perumahan yang dinyatakan telah habis masa perijinannya di wilayah desa Setro dan Sidowungu, Menganti, Gresik, Minggu, (24/03/2019).

Seperti diketahui, di daerah barat Surabaya tersebut pertumbuhan hunian sangat pesat sekali, terutama dalam hitungan lima tahun belakangan ini. Banyak warga dari Surabaya dan Sidoarjo yang telah memilih untuk memiliki hunian di wilayah Barat Surabaya tersebut.

Seiring menjamurnya para pengembang yang mengepakkan sayap bisnis nya di wilayah tersebut, papan reklame yang memuat produk-produk hunian mereka pun tampak berserakan memenuhi sepanjang bahu jalan yang merupakan salah satu akses dari Surabaya ke Gresik, Krian, dan Mojokerto tersebut.

Ditemui awak media RakyatJelata.com, Anggota Regu 4 Pol PP kabupaten Gresik, Amin Sukarno menyatakan, ” ini perintah dari pimpinan mas, mengacu pada perijinan tentang bangunan papan reklame yang telah habis masa perijinannya”. Pungkasnya.

Dan yang mengacu pada beberapa aturan dalam penegakan tersebut yaitu Perda 15 tahun 2013 yaitu tentang ketentraman dan ketertiban umum, Perda No. 6 tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Bupati No. 9 tahun 2016, tentang reklame.


Seperti yang pernah dikatakan, Suyono, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik, “Demi ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Gresik tak akan segan membongkar bangunan dan reklame yang perijinannya belum lengkap.” setelah mengikuti rapat terbatas tentang perijinan bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Gresik, Senin (28/8/17) yang dilaksanakan di Ruang Grahita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik.

Dimana saat itu, Bupati juga menyoroti tentang tidak lengkapnya perizinan beberapa tempat usaha terutama di komplek kawasan industri, Seperti yang diinventarisir kabag Humas dan Protokol, beberapa hal paling mengemuka dalam rapat tersebut yaitu adanya beberapa temuan yang disampaikan Bupati bahwa banyak rumah tinggal yang beralih fungsi yang tidak dilengkapi dengan perijinan. Beberapa tempat usaha yang tidak punya izin amdal lalin serta reklame yang perijinannya kurang lengkap.

Terkait hal itu, Sambari memerintahkan agar Pihak yang berkompeten untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kawasan industri terkait. Bupati juga memerintahkan agar tim Perijinan mendata perusahaan mana saja yang sudah mulai beraktivitas tapi perijinannya belum lengkap. Kalau memang tidak punya itikad baik, tim perijinan berhak untuk menghentikan kegiatannya” ujar Suyono dilansir dari gresikkab.go.id  dengan judul berita ‘Tanpa izin lengkap harus di bongkar.’ (Bay/Red)

JAKARTA, Rakyatjelata.com – Condet adalah benteng terakhir pertahanan masyarakat Betawi, Sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki adat dan budaya yang masih lekat dengan suasana religius keislaman yang taat dan kuat, serta kehidupan masyarakatnya yang beragam namun penuh kedamaian dan kerukukan antar pemeluk agama.

Kawasan Condet adalah miniatur lakarta dan miniatur Indonesia, karena merupakan sebuah kawasan di Kota Jakarta yang begitu kompleks dan komplit terdiri dari beraneka suku bangsa, agama dan tingkat perekonomian yang beragam.

Condet masih mayoritas di huni oleh suku Masyarakat Betawi Asli, maka tidak salah kalau DEKLARASI DUKUNGAN KEPADA PRABOWO – SANDI ini kami namakan sebagai dukungan Masyarakat Betawi kepada Paslon 02.

Kami sebagai masyarakat Condet dari berbagai elemen masyarakat yang ada seperti, Majelis Taqlim, Perguruan Pencak Silat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Relawan Prabowo-Sandi, Sanggar Seni dan Budaya (lebih kurang 50 komunitas) bersatu menyatakan sikap dan dukungan kepada PRABOWO SANDI.

“Kami sepakat untuk mengadakan acara “CONDET BERSHOLAWAT UNTUK INDONESIA BERSAMA PRABOWO SANDI. Sebagai bentuk dukungan langsung serta kebulatan tekad masyarakat Betawi di Condet-Jakarta Timur,” ujar salah satu anggota ormas pendukung.

Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan, Jalan Batuampar ll Condet, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur ini merupakan gerakan moral dan bentuk dukungan serta harapan kami, agar Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2019-2024. Minggu (24/03).

Selain Sandiaga Salahudin Uno, para politisi dan public figure yang hadir antara lain, Babe Haikal Hasan, Neno Warisman, Titiek Soeharto, Rahmawati Soekarno Putri, Sang Alang, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Politikus PKS Mardani Ali Sera, Ketua DPP FPIKH.Sobri Lubis, Imam FPI Jakarta Habib Muchsin Bin Zeid Al Attos dan 100 Ulama dan Habib beserta seluruh masyarakat Condet ditambah simpatisan yang datang dari seluruh penjuru Jakarta.

Mereka akan bersama mendoakan dan bersholawat, bermunajat dan menghaturkan do’a ke haribaan Yang Maha Kuasa, mengetuk pintu langit agar dapat terlaksananya tujuan bersama. Semoga d ijabah dan dikabulkan oleh ALLAH SWT. Aamin yaa rabbal’alaminn

Kegiatan ini dikomandai oleh Ketua Nur Ali, SH (Ketum Rumpun Masyarakat Betawi dibantu Wakil Ketua H. Saad Faray, SE. MM (Tokoh dan Sesepuh Condet) dan Sekretaris Andi Rahman.

Alhamdulillah ditangan mereka bisa disatukan hampir 50 organisasi, baik berupa LSM, Perguruan Silat, Majelis Taklim, Sanggar Seni Dan Budaya, dll.

Dalam kesempatan itu NurAli, SH sebagai Ketua Pelaksana menegaskan, “Bahwa kami akan menghadirkan Ruh 212 di Condet dalam kegiatan ini, dengan mencontoh ketertiban, keamanan dan kebersihan selama dan sesudah berlangsung acara nanti,” ujarnya.

Wakil Ketua Pelaksana H. Aad Faray SE.MM menambahkan, “Ini adalah Deklarasi dukungan ormas dan elemen Masyarakat Betawi yang pertama menyelenggarakan dukungan terbuka kepada paslon 02 Prabowo Sandi, Semoga menjadi contoh positif bagi masyarakat Betawi dimanapun berada,” tuturnya.

“Terimakasih atas segala do a dan bantuannya, baik moril maupun materil sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan bisa membuktikan kalau bersama-sama kita mengerjakan kegiatan apapun, niscaya akan terasa mudah kita melakukannya,” tutup Kepala Seksi Humas Andry Bachtiar Tanjung.  (putri).

 

Foto : Keluarga penerima manfaat (KPM) dari Desa Kertasari kecamatan Rengasdengklok kabupaten Karawang.

Karawang, Rakyat jelata.com Sabtu, (24/03/2019) Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah pusat yang di berikan kepada keluarga penerima manfaat (kpm) setiap bulanya melalui mekanisme akun elektronik yang di gunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong.

Pedagang bahan pokok pangan sembako yang bekerjasama dengan bank himbara bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih baik dan seimbang kepada KPM secara tepat sasaran, tepat waktu juga terjaga kwalitas berasnya
seperti yang di sampaikan ibu Encah sama ibu Atikah dusun Tegal Asem Rt 14 / 15 Rw 06 desa Kertasari kecamatan Rengasdengklok kabupaten Karawang adalah sebagian keluarga penerima manfaat dari program BPNT bulan maret 2019.

Beras yang di terima dari e-warong kondisinya bagus, putih dan nasinyapun enak di makan. Tambahnya,”sebagai warga dusun Tegal asem desa Kertasari mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, dengan di bantunya beras program BPNT ini, harapan kami sebagai masyarakat program tersebut supaya bisa berkelanjutan bahkan dengan adanya program ini di mata masyarakat terbukti bisa membantu perekonomian juga meringankan kesulitan masyarakat khususnya bagi orang miskin,”

masih Atikah, bersama media rakyat jelata mengatakan, “di bandingkan beras raskin yang dulu pernah ada yang di nilai oleh masyarakat kwalitas berasnya sangat jelek, bubuk dan tidak enak di makan, tapi setelah munculnya beras bpnt terbukti berasnya bagus dan enak di makan”, ungkapnya.

Itulah suatu ungkapan dari masyarakat yang memang telah merasakan kepuasan dari program BPNT tersebut, dimana mereka menyambut baik program tersebut yang telah mereka terima dan rasakan langsung program bantuan pangan dari pemerintah tersebut. (Is/di/Red)


JAKARTA, Rakyatjelata – Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia jetski 2019 di Ancol, Jakarta. Jetracer World Championship 2019 akan diadakan tanggal 27-31 Maret 2019 di Jetski Indonesia Academy, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara.

Kejuaraan ini akan mempertandingkan tiga kelas endurance, yaitu Pro F1 OPEC, Pro F1 Open (Normally Aspirated) dan Amateur F1 Open (Grand Tourisme). Track yang digunakan kurang lebih sama dengan track class endurance saat Asian Games 2018 yaitu lingkar track 6 km dan jarak terjauh ke laut 3 km.

Kejuaraan ini akan diikuti 14 negara dengan 22 tim dan masih akan bertambah sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dan tiket dapat dibeli online mulai hari ini di www.padiciti.com dengan pilihan harga yang kompetitif dan kelas yang berbeda.

Ada delapan atlet pada kejuaraan JETSKI tahun ini,salah satunya Atlet JETSKI Kakak beradik Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswa yang menjadi harapan tim Indonesia untuk kejuaraan dunia jetski ini.

Ketua Umum ITJBA Saiful Sutan Aswar dalam konferensi pers di Jetski Indonesia Academy Jakarta hari ini 23 Maret 2019 mengatakan, “Pada prinsipnya kita ikut semua nomor karena diharapkan ada pengembangan untuk atlet baru”.

“Ini langkah awal untuk membangun opini dunia bahwa di Indonesia ada tempat jetski yang bagus dan untuk membuktikan bahwa anak anak kita bisa juara,” kata Syafrudin. (JNI/Red)

foto :

Mobil warga jl Jepara Kota Surabaya mengalami pecah pada kaca depan.


SURABAYA, rakyatjelata – Tawuran antar pemuda terjadi dua kubu antara pemuda terjadi sangat sengit. saling melempar batu serta menyalakan petasan mewarnai aksi tawuran para pemuda ini. sepanjang jalan jepara pada pukul 2.30 wib benar benar mirip pertempuran besar. 24/3/2019

Kejadian ini telah mengakibatkan kerusakan salah satu mobil warga jepara milik (Ay). Mobil Pickup cary mengalami kerusakan pada kaca mobil depan, dengan kondisi remuk akibat lemparan batu dari para pelaku baku hantam. di sepanjang jalan Jepara ini menjadi ajang pertempuran para bocah ingusan dengan sejumlah senjata tajam dan alat tempur lainnya.

foto : Arif

Petugas Satpol PP Kota surabaya saat menjemput pelaku tawuran di daerah dupak.

Beberapa saat setelah warga melapor, satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan kekuatan dua Unit mobil patroli, telah berhasil mengamankan salah satu bocah yang ikut dalam peristiwa tersebut.

“Anak ini akan kami proses di markas kami, selebihnya akan kami sisir hingga ke daerah sekitar untuk mengembangkan kasus ini” ujar salah satu petugas Satpol PP Kota Surabaya.

Selain itu, warga yang mengalami kerusakan pada harta benda yang di miliki merasa bingung dengan kejadian ini.

“kejadian ini siapa yang bertanggung jawab. kami telah mengalami kerusakan seperti ini” ucap warga Jepara.

Berikut Video Cuplikan saat peristiwa tawuran terjadi :

Hingga berita ini di tayangkan, proses penangkapan para pelaku masih dalam pengejaran. (Ki/Red)

Foto : Ketua KPU Kabupaten Langkat, Sopian Sitepu.

Langkat, Rakyatjelata.com – Pemilu di tahun 2019 di Kabupaten Langkat yang sudah diambang pintu, menjadi catatan khusus, bagi peserta pemilu untuk merekrut suara pemilih.

Suara pemilih itu nantinya, akan disumbangkan kepeserta pemilu, baik itu dipemilu Legislatif (DPR Daerah, DPR Provinsi, DPR RI) DPD RI hingga ke Pilpres.

Namun di Langkat, yang menjadi catatan khusus itu, mengenai hak pemilih Perempuan (wanita) yang lebih banyak, ketimbang lelaki (pria).

Informasi dirangkum rakyatjelata.com, dari hasil Daftar Pemilihan Tambahan Perbaikan (DPTHP) tahap ll di pemilu 2019 menyebutkan, ada sebanyak 766.131 pemilih, yang akan menggunakan hak suaranya.

Dari 766.131 pemilih itu, ternyata jumlah kaum perempulan lebih banyak ketimbang lelaki.

Diantaranya kaum perempuan sebanyak 383.188 pemilih, dan lelaki sebanyak 382.943 pemilih.

Perbedaan jumlah hak pemilih itu, tidak terlalu signifikan banyak, dan hanya selisih 245 pemilih dari wanita.

Dari 766.131 pemilih itu, akan menyalurkan hak suaranya di 3.044 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Langkat.

Ketua KPU Langkat Sopian Sitepu, Sabtu (23/3) membenarkan jumlah Daftar Pemilihan Tambahan Perbaikan (DPTHP) tahap ll di pemilu 2019 berjumlah 766.131 Pemilih itu, diantaranya perempuang sebanyak 383.188 pemilih dan lelaki 382.943 pemilih.

Penetapan DPHTb

Sebelumnya diketahui, dari hasil Rapat Pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Langkat, dalam Pemilihan Umum tahun 2019, yang di selenggrakan pada Rabu (20/3) di Aula Akper Pemda Langkat, Jalan Tengku Putra Abdul Azis, Stabat, oleh KPU Daerah Kabupaten Langkat, menyebutkan, penetapan daftar pemilih tambahan atau DPTb dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 411 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 345 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 66 pemilih, yang tersebar di 70 TPS, 48 desa/kelurahan, dari 18 Kecamatan di Langkat.

b. Pemilih masuk yang mengurus didaerah tujuan sebanyak 876 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 715 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 161 pemilih, yang tersebar di 121 TPS, 69 desa/kelurahan, dari 21 Kecamatan di Langkat.

2. Penetapan DPT yang keluar dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 567 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 410 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 157 pemilih, yang tersebar di 407 TPS, 146 desa/kelurahan, dari 23 Kecamatan di Langkat.

b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 744 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 507 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 237 pemilih yang tersebar di 574 TPS, 180 desa/kelurahan, dari 19 Kecamatan di Langkat.

Sebelumnya diketahui, dalam Rapat Pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tambahan tingkat Kabupaten Langkat itu, turut dihadiri, para Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat, Bawaslu Langkat, dan masing- masing pengurus Parpol atau Partai Politik .(reza/red)

Foto : Komunitas Angklung RJC Berfoto bersama dengan warga Papua yang berada di Surabaya.

Surabaya, Rakyat Jelata.com – Indonesia berduka, musibah banjir bandang di Papua beberapa hari yang lalu sempat menyita perhatian dan sekaligus duka bagi warga Indonesia di daerah lain. Seperti yang ramai diberitakan beberapa media tanah air, hujan lebat yang terjadi di wilayah Papua menyebabkan banjir bandang yang menewaskan kurang lebih 105 orang.

Banjir yang menerjang sembilan kelurahan di Sentani, Kabupaten Jayapura tersebut juga mengakibatkan puluhan warga lain luka-luka, fasilitas dan tempat tinggal mereka banyak yang hanyut dan rusak diterjang banjir.

Sementara ribuan warga yang selamat kini hanya berada dan bertahan hidup di pengungsian.

Dalam hal ini, keprihatinan dan kepedulian warga dari daerah di seluruh tanah air pun tampak silih berganti.

Demi untuk membantu meringankan beban dan duka saudara saudara kita yang sedang dilanda musibah di Papua tersebut, komunitas Angklung RJC (Rakyat Jelata Comunity) pun menggelar Musik Amal di salah satu sudut jalanan Surabaya.


Komunitas Angklung RJC yang memiliki Visi “Dari rakyat untuk rakyat” bergabung dalam sebuah aksi kepedulian Sosial mereka yang diberi tajuk ” Memanusiakan Manusia” Sabtu, (23/03/2019).

Tanpa segan mereka turun ke jalan dan mengapresiasikan kesenian Angklung dalam aksi kepedulian sosial dan penggalangan dana, untuk dapat disalurkan kepada saudara kita yang terkena musibah di papua sana.

Anton sudjarwo selaku leader grub RJC harmony setelah mengkondisikan grubnya mengatakan ” saya mewakili RJC, turut mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang sedang di alami saudara kita di Papua.


“Kami selaku seniman musik angklung akan mengespresikan bantuan kami melalui musik angklung dan hasilnya akan di serahkan kepada posko posko bantuan bencana. Meski kita berbeda suku dan ras, namun kita adalah satu bangsa yaitu Indonesia.” Jelasnya, saat di temui di sela sela acara penggalangan dana.

Acara musik amal untuk papua kali ini yang mengusung tema “Memanusiakan Manusia” di gelar di prapatan lampu merah jalan kusuma bangsa Surabaya ini berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dan rencananya akan selesai pada 17.00 WIB. Tampak antusias warga pengguna jalan dalam memberikan dukungan moril dan materil sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap musibah bencana yang melanda saudara kita yang berada di Papua tersebut.

Reporter : kukuh Setya
Editor      : Uyab

Ketua KONI kabupaten Tulangbawang Sopi’i Ashari yang di wakili Jajaran dewan Pengurus KONI Feryantoni dengan didampingi Adriansyah dan Yogi secara resmi melakukan pelepasan 25 atlet Dikapasita berangkat ke bandar lampung untuk bertanding pada perhelatan kejurnas pencak silat Lampung Championsip III.

Tulangbawang, RakyatJelata.com – Sebanyak 25 atlet perguruan pencak silat Dikapasita wakili kabupaten tulangbawang ikuti Lampung Championship III/2019 kejuaraan pencak silat tingkat nasional untuk katagori SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan umum yang akan berlangsung di Gor Saburai Bandar Lampung berlangsung mulai tanggal 23 sampai dengan 24 maret 2019.

Ketua KONI kabupaten Tulangbawang Sopi’i Ashari yang di wakili Jajaran dewan Pengurus KONI Feryantoni dengan didampingi Adriansyah dan Yogi secara resmi melakukan pelepasan 25 atlet Dikapasita berangkat ke bandar lampung untuk bertanding pada perhelatan kejurnas pencak silat Lampung Championsip III,  di kantor KONI jalan lintas timur kecamatan menggala, Jumat (22/03/2019).


Feryantoni dalam sambutanya berpesan agar adik-adik para atlet pencak silat dikapasita konsentrasi saat berlaga  dan iapun berharap kepada atlet agar bertandinglah dengan santai, tenang dan gunakan akal pikiran yang sehat sesuai apa yang telah di bekali oleh para pelatih.

KONI kabupaten Tulangbawang kedepan berjanji akan lebih memperhatikan pengcab perguruan pencak silat Dikapasita dan umumnya cabor IPSI tulangbawang untuk lebih maju dan berkembang.

“Selamat bertanding semoga bisa meraih juara sesuai harapan kita dan mengharumkan nama cabor pencak silat kabupaten tulangbawang di kancah nasional serta menjadi kebanggaan masyarakat tulangbawang,” ucap Feryantoni.

Sementara itu, Ketua Perguruan pencak silat Dikapasita tulangbawang Antoni Delta mengucapkan terima kasih kepada Ketua KONI sopi’i dan jajaran dewan pengurus yang telah menyemangati dan memberikan arahan serta melepas anak didiknya di gedung KONI untuk berlaga di tingkat nasional, mewakili kabupaten tulangbawang.

” Terima kasih atas supportnya dan semoga para atlet kita dapat mengharumkan nama tulangbawang dan menjadi kebanggaan kita semua serta mohon do’anya agar dapat meraih medali,” tukasnya. (pen/Red)

Foto: Pekerja Pelipatan Kertas Surat Suara Pemilu tahun 2019.

Langkat, Rakyatjelata.com – KPU Daerah Kabupaten Langkat, kembali melanjutkan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara untuk DPD RI dan Pilpres.

” Ya, setelah sempat 3 hari tertunda untuk pelipatan kertas surat suara DPD RI, yang dikarenakan, kita sedang merekap hasil surat suara rusak atau sobek dari surat suara DPRD Langkat, DPRD Sumut dan DPR RI.

Namun kini, kita sudah memanggil kelompok pekerja pelipatan kertas surat suara tadi, untuk melipat surat suara DPD RI,” ungkapnya Ketua KPU Kabupaten Langkat, Sopian Sitepu, Jumat (22/3).

Dikatakan Sopian Sitepu, setelah usainya nanti pelipatan kertas surat suara DPD RI, akan dilanjutkan ke surat suara Pilpres, kata Sopian.

Sebelumnya, Ketua KPU Daerah Langkat, Sopian Sitepu melalui Staf Umum dan Logistik KPU Langkat, Afrijal Sembiring mengatakan, untuk surat suara DPD RI yang akan dilakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara sebanyak 781.454 lembar.

Begitu juga untuk kertas surat suara presiden dan wakil presiden (surat suara Pilpres) yak ini ada sebanyak 781.454 lembar, bebernya Afrijal Sembiring.

Reporter : Reza
Editor      : Uyab

Foto : Polsek Pangkalan Brandan Mengamankan jenazah Mahmud (52), nelayan.

Langkat, Rakyatjelata.com – Mahmud (52) Nelayan, Warga Kelurahan Sei Bilah Gang Amal Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, Sumatera, ditemukan tewas dipajak (pasar tradisionil), Jumat (22/3) sekira pukul 00.30 Wib.

Jasad korban ditemukan warga di Pajak Pangkalan Brandan, Lingkungan VII Hangtuah Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Kapolres Langkat, AKBP Doddy Hermawan, melalui Kasubag Humas Polres Langkat, AKP Arnol Hasibuan mengatakan, penemuan mayat tersebut, semula ditemukan warga, diantaranya Syahrian dan Haris, yang merupakan warga lingkungan hangtuah Kelurahan Brandan barat Kecamatan Babalan.

Berdasarkan informasi di TKP, kronologis kejadian, berawal dari saksi menemukan korban dalam keadaan tergeletak dilorong gang dalam Pajak Pangkalan Brandan dengan kondisi dalam keadaan mabok dan muntah-muntah.

Selang waktu sekitar 45 menit, kedua saksi tersebut mengajak temannya dari Pos Polmas Kelurahan Brandan Barat, dan melihat korban ditempat semula.

Namun sesampai ditempat korban, saksi melihat korban sudah berpindah ditempat lain, yang berjarak sekitar 7 meter, dengan keadaan korban sudah tidak bernyawa / meninggal dengan posisi terlentang.


Selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan. Kemudian Personil Polsek Pangkakalan Brandan langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan TKP dan Barang Bukti (BB) disekitar TKP tersebut.

Setelah selesai olah TKP, kemudian membawa mayat ke Rumah Sakit Umum Pangkalan Brandan untuk dilakukan visum luar / pemeriksaan bersama oleh Dokter.

Dari hasil Visum itu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya keluarga korban membuat surat pernyataan tidak keberatan dan bermohon tidak dilakukan Otopsi, ujar Arnol Hasibuan.

Dari peristiwa itu, sebut Kasubag Humas Polres Langkat ini, pihaknya mengamankan barang bukti berupa 1 buah topi pet warna hitam/merah dengan tulisan Friday Killer.

Reporter : Reza
Editor      : Bayu


JAKARTA, Rakyatjelata.com – Indonesia merupakan negara paling dermawa di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF). Dalam laporannya tentang CAF World Giving Index per Oktober 2018,  Indonesia menempati posisi teratas dari 144 negara yang disurvei oleh Iembaga ini.

Ramadhan kurang dua bulan Iagi, dengan semangat berbagi, Dompet Dhuafa mengusung tema JANGAN TAKUT BERBAGI sebagai tagline dalam menyambut Ramadhan. Semangat berbagi tersebut mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama Dompet Dhuafa bahkan rekan-rekan jumalis maupun blogger yang terlibat pada (Kamis,21/03/2019).

“Sebagai cerminan adalah Hamdani ID (36) yang merupakan difabel namun dia tidak segan untuk memberikan ilmu dan kemampuan yang dimiliki untuk diberikan ke rekan-rekannya, dengan semangat dari keterpurukan,” ujar drg. Imam Rulyawan, MARS, sebagai Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi.

“Berbagi tidak hanya dengan ilmu maupun pengetahuan yang kita miliki, berbagi bisa dengan berwakaf bahkan membantu sebuah perubahan yang ada disekitar kita. Hal ini diilhami oleh sepasang suami istri yang berikhtiar (Alm. Prof. Drs. Amir Radjab Batubara dan ,lstri) saat masih aktif bekerja, beliau selalu meluangkan waktu akhir pekannya untuk memberikan pengajaran pada anak-anak yatim dan dhuafa di rumahnya. Ketika berkunjung ke daerah-daerah, beliau selalu meminta seseorang untuk mencarikan anak yatim yang bisa dibantu, sudah tidak terhitung jumlahnya, anak-anak yatim yang beliau sekolahkan dan diberikan biaya hidup. Amir Radjab Batubara juga dikenal sebagai sosok guru. Beliau merupakan bapak dari anak-anak dhuafa”.

“Beberapa tahun lalu mereka memiliki gedung dan lahan di daerah Karawaci, Tangerang. Lahan tersebut kemudian diwakafkan melalui Dompet Dhuafa oleh keluarganya. Di sana berdiri lnstitut Kemandirian sebagai wujud cintanya kepada kaum dhuafa yang didedikasikan dalam bentuk Pendidikan Keterampilan (vocational training) bagi kaum dhuafa. Berbagai pelatihan keterampilan kerja untuk kaum muda dari kalangan pengangguran dan dhuafa se-Indonesia. lnstitut Kemandirian hadir sebagai solusi bagi remaja-remaja dhuafa yang selama ini belum banyak tersentuh bantuan dan program-program kemanusiaan.

“lnstitut Kemandirian Dompet Dhuafa merupakan wujud pengentasan masalah pengangguran dan kemiskinan di bidang kejuruan seperti teknisi otomotif sepeda motor, teknisi telepon seluler, tata busana atau menjahit, salon muslimah, IT desain grafis dan video editing. Selain program-program pelatihan reguler, Institut kemandirian juga melaksanakan program-program kerja sama dengan pihak Mitra. Untuk mewujudkan kemandirian yang di inginkan, inilah semangat berbagi yang kami makna yang terkandung terkandung dalam “Jangan Takut Berbagi.” ujarnya.(Muzakir/Red)

Foto : TKSK kecamatan Rengasdengklok Rosmiaty.

Karawang rakyat jelata.com – Jumat,(22/03/2019) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan pelaksana pendampingan sosial yang bisa menjembatani program Kemensos untuk menggerakkan masyarakat dan potensi kesos lainnya (Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pedoman TKSK 2009).

Keberadaan TKSK juga dapat mendukung pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang membutuhkan pemetaan target sasaran sehingga diperlukan petugas yang berada di lokasi sasaran.

Pemda dalam kaitan ini, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat membina dan mendayagunakan TKSK dalam pembangunan kesos.

Sejalan dengan itu, Rosmiaty selaku TKSK Rengasdengklok bersama rakyat jelata.com mengatakan, bahwa kami bekerja sesuai tupoksi saja, hanya mendampingi berikut pengawasan saja ke semua e warong dan kpm. Rosmiaty menambahkan kami menghimbau dengan tegas, bagi seluruh e warung sekecamatan Rengasdengklok bila mana ada supplier yang nakal atau mengirim beras kwalitas kurang bagus silakan lapor ke saya, bila perlu e warong tolak,” tegasnya.

Masih Rosmiaty meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan ketahanan sosial masyarakat di lingkungannya dapat terwujud lebih baik, bila semua pihak baik dari sektor kepolisian dan TNI berikut masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan, laporkan bila ada supplier yang nakal. (Di/is/Red)

Foto :

Trisno Hardani Kuasa hukum dari Anang Pamudji dan Khodir

SURABAYA, Rakyatjelata -Perkara pelunasan Sertifikat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang diagunkan di Bank Duta, dengan melibatkan Anang Pamudji, Khodir , Joko Yoeyanto Teguh dan Rahardi untuk duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa di ruang Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis (21/3/2019).

Dalam persidangan tampak, Gede Willy selaku, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Perak Surabaya, menuntut para terdakwa dengan pidana penjara yang bervariasi. Adapun variasi pidana penjara bagi para terdakwa berupa, Anang Pamudji dan Khodir masing masing dituntut pidana penjara selama 3 tahun, Joko Yoeyanto Teguh dituntut pidana penjara selama 2 tahun sedangkan, Rahardi di tuntut pidana penjara selama 18 bulan.

Usai JPU membacakan tuntutannya terhadap para terdakwa maka Majelis Hakim yang memimpin persidangan memberikan kesempatan kepada para terdakwa guna menyampaikan nota pembelaan di persidangan berikutnya.

Di ruang yang lain, Trisno Hardani selaku, Penasehat Hukum bagi kedua terdakwa yaitu, Anang Pamudji dan Khodir saat di temui rakyat jelata.com, mengatakan, kliennya datang ke KPKNL setelah membaca iklan melalui salah satu koran di Surabaya, kemudian oleh pihak KPKNL ditunjukkan kepada Joko Yoeyanto Teguh.
” Dari pertemuan tersebut, Joko Yoeyanto Teguh mengaku bahwa sertifikat yang dimaksud adalah milik saudaranya kemudian dicarilah orang pengganti sebagai saudaranya , ” ucapnya.

foto:

Terdakwa Rahardi berpeci dan Joko Joeyanto sedang duduk

Masih menurut Trisno Hardani, dalam hal ini, JPU melakukan tuntutan terhadap Joko Yoeyanto Teguh lebih ringan dari kliennya hanya di tanggapi senyuman kecil sembari berpesan, ” pelakunya sama (Joko Yoeyanto Teguh) dan hukum ini bisa bermain bisa menjadi akrobatik atau bisa menjadi apalah. Semua akan bergantung pada nota pembelaan saya,” pungkasnya.

Sedangkan, salah satu penasehat hukum terdakwa (Rahardi), usai persidangan saat ditemui, mengatakan, ” kliennya (Rahardi) selama ini tidak ada unsur niat jahat dan tidak tahu kalau ada 2 (dua) orang yang mengajukan ke KPKNL berupa yang satu asli dan yang satu palsu “, ucapnya singkat.

Secara terpisah, JPU saat di mintai keterangannya terkait variasi tuntutan kepada rakyatjelata.com mengatakan, terkait variasi dengan jeratan pasal 378 bagi terdakwa (Rahardi) ia berpesan agar melihat rangkaian perkara jangan melihat pasal 263 karena hanya instrumen untuk melakukan tindak pidana penipuan,” jelasnya.

Lebih lanjut JPU mengatakan, kita melihat perannya terdakwa (Joko Yoeyanto Teguh) yang membagi 2 sertifikat yang satu sudah terjual untuk keuntungan 2 terdakwa ( Anang Pamudji dan Khodir) dan sertifikat yang satunya lagi di pegang terdakwa (Joko Yoeyanto Teguh) yang belum sempat terjual,” ujarnya.

Masih menurut JPU, variasi tuntutannya, berupa 2 terdakwa (Anang Pamudji dan Khodir) kita jerat dengan pasal 378 dan 480 sedangkan, terdakwa (Joko Yoeyanto Teguh dan Rahardi) dijerat dengan pasal 378.
Inisiasi atas perkara ini yang berperan adalah terdakwa ( Anang Pamudji, Khodir dan Joko Yoeyanto Teguh),” ucapnya. (XL/Red)


Oleh: Wilson Lalengke

JAKARTA,Rakyatjelata – Pupu Wo’o adalah sebuah frasa menakutkan di kampung saya, di pedalaman terasing Morowali Utara, di era 1970-an hingga pertengahan 90-an. Pupu Wo’o merupakan bahasa lokal yang artinya petik kepala, atau lebih tepat-nya potong kepala. Konon, saat itu banyak ditemukan orang, terutama anak-anak yang mati tanpa kepala alias dimutilasi, dipenggal kepalanya. Sipembunuh membawa kepala dan membiarkan tubuh korban tergeletak di jalanan, di lapangan, di hutan, di pinggir sungai, atau di mana saja.

Katanya, wo’o (kepala) anak-anak yang di-pupu (dipotong) itu akan digunakan untuk dimasukan ke dalam tiang utama bangunan, seperti jembatan, gedong besar, gudang besar, dan sejenisnya. Untuk keperluan pembangunan di suatu wilayah, harus turut ditanam (dicor) kepala manusia yang masih usia muda, lebih muda lebih bagus. Fungsinya sebagai mahluk halus penjaga bangunan.

Tidak sembarang kepala bisa digunakan, harus kepala manusia dari daerah yang jauh, menyeberang lautan. Mitos yang berkembang, jika suatu saat seorang sanak-saudara dari orang yang kepalanya ditanam di bangunan itu menginjak bangunannya, maka segera bangunan akan retak dan roboh. Oleh karena itu, wo’o yang digunakan harus kepala orang dari daerah yang jauh sekali dari bangunan yang sedang dibuat.

Setiap kali isu Pupu Wo’o menyebar, kontan masyarakat seluruh negeri akan menjaga anak-anaknya dengan ketat. Mereka dilarang keras bepergian sendiri, walau hanya sekedar keluar rumah. Anak-anak harus selalu dalam pengawasan dan penjagaan orang dewasa dan/atau orang tuanya.

Tidak hanya itu, penjagaan kampung, dusun, dan desa-desa diperketat, lebih dari biasanya. Ronda malam digalakkan, para pemuda digerakkan menjaga seluruh sudut jalan masuk dan keluar pedesaan. Semua orang luar kampung dicurigai, termasuk saat masuk kampung pada siang hari. Mereka diinterogasi, digeledah. Jika para penjaga merasa tidak puas atas jawabannya, sang tamu akan dipaksa balik kanan.

Dapat dibayangkan kondisi perkampungan saat isu Pupu Wo’o muncul. Ketegangan dan saling curiga antar warga desa, terutama dengan pendatang, menjadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak diliputi rasa takut, tidak ingin ditinggal sendiri-an di rumah, di sekolah, apalagi di ladang. Mata dan telinga setiap orang terpasang dengan ketat, menelisik semua gerak-gerik dan suara-suara mahluk apapun yang ada, terlihat dan terdengar di sekitar. Sungguh masa-masa yang menegangkan.

Kenyataannya? Apakah Pupu Wo’o benar-benar ada? Walahu’alam. Tapi, berdasarkan penelusuran di laman pencarian google, yahoo, dan lainnya, tidak dijumpai berita tentang anak terpotong kepala yang ditemukan di jalanan, atau tempat lainnya di era tersebut.

Frasa Pupu Wo’o ini selalu muncul menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di masa itu. Tujuan utamanya adalah sebagai strategi ‘cipta kondisi’ di kalangan rakyat agar mudah dikendalikan ke arah yang diinginkan sipembuat atau penebar isu Pupu Wo’o. Menjelang pelaksanaan Pemilu 1977, 1982, dan 1987, seingat saya, merupakan puncak kejayaan penggunaan isu Pupu Wo’o yang disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di desa-desa. Setidaknya, di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, isu menakutkan ini santer menjadi buah bibir dimana-mana.

Tidak jelas pihak mana yang memunculkan dan mengedarkan berita tentang berbagai kejadian Pupu Wo’o. Orang-orang terlihat tidak peduli tentang sumber berita, benar-tidaknya berita itu. Minimnya akses infromasi melalui media massa menjadikan rakyat sulit mencari kebenaran faktual atas cerita-cerita horror Pupu Wo’o. Yang bisa dilakukan, semuanya hanya fokus pada program mengamankan anak-anaknya, mengamankan sanak-saudaranya, mengamankan tetangganya, mengamankan kampung dan desanya. Para anggota Hansip-Kamra (Pertahanan Sipil, Keamanan Rakyat) versi zaman itu (Orde Baru), terlihat sibuk siang-malam.

Satu-satunya fakta sejarah yang bisa dilihat dari fenomena Pupu Wo’o adalah berlangsungnya pemilu-pemilu di masa itu dengan baik, lancar, tertib, dan berhasil mengamankan suara Golkar (Golongan Karya) versi Orde Baru. Keberhasilan itu juga tercermin dari langgengnya kepemimpinan puncak Mbah Harto hingga 32 tahun memerintah negeri ini. Bagi saya pribadi, mengenang masa-masa 70-an hingga 90-an itu, menyimpulkan bahwa Legenda Pupu Wo’o menjadi salah satu kunci keberhasilan rezim Orde Baru dalam merebut dan/atau mempertahankan kekuasaan.

Melompat ke hari-hari saat ini, pas menjelang pelaksanaan pemilihan umum, fenomena serupa namun tak sama juga muncul. Terminologi menakutkan Pupu Wo’o, yang dijadikan isu strategis dalam mengelola kondusivitas publik dan mengamankan suara pemilih, telah bermutasi menjadi sosok *Hoax*. Jika dahulunya masyarakat ditakut-takuti dengan isu potong kepala, maka belakang ini publik ditakut-takuti dengan isu berita bohong.

Hakekatnya, Pupu Wo’o adalah cerita bohong, sama halnya dengan Hoax sebagai berita bohong. Akan tetapi, Pupu Wo’o dan Hoax, tidaklah harus menjadi masalah. Malahan, hal itu perlu dianggap biasa saja, tidak perlu dipersoalkan atau dihindari. Toh, kelahiran setiap manusia selalu diawali oleh adanya cerita berbumbu kebohongan antara kedua orang tuanya dalam bentuk rayuan dan tipuan terhadap lawan jenis yang diincarnya. Mengapa Hoax harus diperangi, dilawan, dihancurkan, hingga kita menghabiskan pikiran, energi, waktu, dan sumber daya lainnya untuk hal tidak penting ini?

Persoalan Pupu Wo’o dan Hoax itu sesungguhnya berada pada keluguan (atau kedunguan?) publik yang percaya mentah-mentah terhadap segala informasi yang diterimanya. Keluguan masyarakat desa jaman dulu, yang percaya terhadap adanya Pupu Wo’o, telah memberi peran yang signifikan terhadap langgengnya kejayaan Golkar dan kekuasaan Pak Harto. Hal serupa juga akan terjadi jika publik tetap dalam kedunguan, percaya terhadap isu Hoax yang disebarkan pihak tertentu.

Persoalan berikutnya, siapa yang produksi Hoax menjelang Pemilu 17 April 2019 ini? Bagi mereka yang berakal sehat, tidak penting siapa yang memproduksi dan menyebarkan Hoax. Tidak penting juga apa isi Hoax itu. Yang teramat penting adalah apakah rasionalitas setiap warga telah bekerja dengan baik atau tidak? Jika pilihan sikap dan tindakan Anda semata dipicu oleh informasi sesat yang diterima, itu artinya Anda masih hidup di era Pupu Wo’o.

Penulis: Alumni Pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, dan Pascasarjana Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia

Foto: Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Juriadi Sembiring SH MH.

Langkat, Rakyatjelata.com –  Polres Langkat masih mendalami kasus pelecehan seksual yang menimpa belasan santri di Pondok Pesantren Al Ikhwan, dibeberapa hari yang lalu.

Hal demikian terungkap, ketika beberapa santri korban pelecehan seksual yang masih dilakukan pemeriksaan, termasuk para santri yang dibawa ke Rumah Sakit (RS) ke dokter ahli Psikis, untuk mengetahui kejiwaan korban.

“Kasus pelecehan seksual yang dilakukan pemilik Ponpes Al Ikhwan berinisial DI, masih kita tangani. Dan saat ini kita masih melakukan pemeriksaan kesehatan korban seksual tersebut ke dokter ahli Psikis,” ungkap Kepala satuan (Kasat) Reserse kriminal (Reskrim) Polres Langkat, AKP Juriadi Sembiring SH MH, kepada rakyatjelata.com, diruangannya, di Mapolres Langkat, di Stabat, Kamis (21/3).

Dikatakan Juriadi, dari 14 korban yang melapor, telah dimintai keterangan di Mapolres Langkat ini, dan kini pihaknya terus mendalami kasus pelecehan seksual tersebut, katanya.(Reza/Red)

Foto :

Para peserta sosialisasi penyediaan rumah pribadi non dinas

SURABAYA, rakyatjelata – Lantamal V (21/3), Guna memenuhi kebutuhan papan prajurit, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal V) menyosialisasikan penyediaan Rumah Pribadi Non Dinas bagi prajurit dan PNS Lantamal V, Kamis (20/3).

Sosialisasi yang diikuti sedikitnya 200 personel dari satuan satuan kerja dijajaran Mako Lantamal V Surabaya ini, digelar di Gedung Seba Guna, Mako Lantamal V, Jl. Laksda M.Nazir No.56 Surabaya.

Sosialisasi dibuka Pabanwatpers Spers Lantamal V, Letkol Laut (KH) Ali Wardoyo mewakili Asisten Personel Danlantanal V Kolonel Laut (P) Nazarudin mengatakan bahwa jumlah personel TNI AL setiap tahun terus bertamban, sementara rumah dinas yang disiapkan cenderung tidak bertambah sehingga terjadi kekurangan rumah dinas bagi prajurit.


Oleh karena itu perlu ada terobosan terobosan baru untuk memenuhi kepetuhan papan prajurit, salah satunya dengan penyiapan rumah pribadi non dinas dengan bantuan uang muka dari Tabungan Disiplin (Tablin) TNI AL.

Menurut Ali -sapaan akrab Pabanwatpers- Ini merupakan kesempatan yang baik untuk seluruh prajurit dan PNS karena penyediaan perumahan Non Dinas ini di dukung oleh Tabplin dan semua pengembang/developer ini sangat terjamin legalitas persyaratannya.

Hadir dalam acara tersebut perwira staf, bintara/tamtama dan PNS, kemudian dari pihak pengembang (developer) hadir PT. Surya Persada Sentosa Bangkalan, PT. Planet Asa Sentosa Lamongan, PT. Jatikalang Sejahtera Ruko Graha Anggrek Mas Regency Sidoarjo dan PT. Griya Intan Karang Ploso Malang.

Dalam sosialisasi ini, dari masing masing pengembang diberikan kesempatan untuk memaparkan rumah rumah unggulan mereka. (Ki/Red)